DIY Editor : Danar Widiyanto Kamis, 08 November 2018 / 20:10 WIB

Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Tidak Sinkron

YOGYA, KRJOGJA.com - Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud menggelar Diskusi Terbatas: Sinkronisasi dan Konsistensi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jamgka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 di Kantor DPD RI DIY Kamis (8/11/2018). Mengundang narasumber, Drs. H. Tavip Rayanto, M.Si. (Kepada Bappeda DIY) dan Prof. DR. Purwo Santoso (Akademisi UGM), diskusi berjalan cukup hangat di mana ditemukan bahwa ternyata rencana daerah dan pusat sering tidak sinkron. 

Cholid mengungkap di ranah daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota sering kali rencana pembangunan daerah, berbeda dengan pembangunan nasional. Hal tersebut menurut dia karena adanya tarik ulur kepentingan seperti visi misi berbeda, janji kampanye dan lain sebagainya. 

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

“Di sinilah mengapa prioritas pembangunan nasional tidak selalu menjadi prioritas daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar apa yang menjadi prioritas nasional dan prioritas daerah terdefinisikan dengan baik,” ungkapnya. 

Cholid menjelaskan sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi memiliki dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tunggal yang menjadi acuan bersama perencanaan pembangunan nasional dan daerah. “Berbeda dengan Era Orde Baru,  Pemerintah memiliki perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disahkan oleh lembaga negara tertinggi, MPR RI,” sambungnya. 

Sementara Purwo Santoso menilai perlu adanya formulasi pengunci yang bisa menyamakan rencana pembangunan antara pusat dengan daerah. “Ini yang perlu disampaikan juga ke pusat melalui DPD bahwa ada masukan dari Yogyakarta untuk Indonesia, keistimewaan harus dirasakan betul tidak hanya lingkar dalam Kraton saja namun masyarakat bahkan Indonesia,” tandasnya. 

Kepala BAPPEDA DIY Tavip Agus Rayanto menambahkan dalam penyusunan RPJMD/RPJMN ada dua dokumen yang sebenarnya berjalan yakni politik dan teknokratis. “Ini yang membuat kadang antara daerah dan pusat tidak sinkron. Kadang rencana pusat tidak dijalankan karena sifatnya tidak populis,” tandasnya. 

Tavip menilai adanya DPD yang mewakili suara daerah untuk diperjuangkan ke tingkat pusat dirasa menjadi angin segar agar rencana daerah dengan pusat bisa berjalan sinkron. “Aspirasi di daerah akan diperjuangkan ke pusat oleh DPD, menurut saya ini penting karena DPD bisa mengambil peran dalam kamar tersebut,” pungkasnya. (Fxh)