Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Kamis, 08 November 2018 / 22:20 WIB

Aturan Kawasan Strategis Nasional Masih Terkendala

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menggelar Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut untuk Kawasan Strategis.

Ini dilakukan sebagai upaya percepatan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai perencanaan penetapan zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Asisten Deputi Jasa Kemenko Maritim, Okto Irianto, mengungkapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), perlu ada susunan rencana zonasi KSN.

"Kemenko Maritim dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) punya rencana strategis. Di dalam rencana strategis dan KKI itu kita akan lihat ada beberapa peraturan yang menjadi target kita untuk segera diselesaikan," kata Okto saat lokakarya nasional, di Hotel Millennium, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Okto menyampaikan, dalam penyusunan draft ada beberapa tahapan yang mestinya dilewati, yakni seperti fase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

"Kuncinya kita hanya bisa pemanfaatan kita hanya bisa melakukan pemanfaatan kalau sudah ada perencanaan. Di mana di dalam perencanaan ini sudah ada payung hukum yang kita siapkan untuk melakukan pemanfatan tadi," kata Okto.

Okto mengatakan, sejak 2017 hingga 2018, Kemenko Maritim bersama KKP sudah berupaya untuk melakukan penyusunan rencana zonasi KSN.

Dalam penyusunan tersebut, telah ditetapkan beberapa trayek atau lokasi KSN. Misalnya saja, pada 2017 ada dua kawasan yang sudah dalam tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yakni di Jabodetabekpunjur dan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) .

Kemudian, pada 2018 telah ditetapkan sebanyak enam rencana zonasi KSN. Dari keenam tersebut satu di antaranya sudah masuk tahap harmonisasi dari Kemenkumham yakni Gerbangkertosusila.

Sementara kelimanya masih dalam Panita Anggota Kerja (PAK) oleh KKP. Kelimanya yakni Kedungsepur, Mebidangro, Mamminasata, Bima serta satunya masuk dalam proses KAP yaitu Taman Nasional Komodo.(*)