DIY Editor : Agus Sigit Rabu, 10 Oktober 2018 / 18:43 WIB

Tertibkan APK, Bawaslu Tunggu Perbup

SLEMAN, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman mengaku belum dapat melakukan penindakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang diduga melanggar. Mereka masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) terkait lokasi dan  prosedur pemasangan APK.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, Rabu (10/10). Menurutnya, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman sudah mengeluarkan SK tentang titik-titik pemasangan APK. Namun untuk tata aturan pemasangan APK masih menunggu Perbup. Tanpa Perbup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak bisa bergerak.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

"Perbup lama memang ada. Namun sudah direvisi. Kalau kita tetap menggunakan yang lama, jelas tidak kontekstual lagi. Berdasarkan informasi yang kami terima, Perbup sudah ditandatangani. Namun kita belum menerima dokumen fisiknya," jelas Arjuna.

Bawaslu kini sebatas melakukan pendataan dan ditemukan beberapa pelanggaran. Namun untuk melakukan penindakan, Bawaslu tetap akan menunggu Perbup.

Ketua KPU Sleman Imanda Yulianto menjelaskan, untuk APK sudah ada SK yang mengatur. SK Nomor 68/2018 tentang lokasi pemasangan APK dan SK Nomor 69/2018 tentang jenis dan ukuran APK. Beberapa lokasi terlarang dipasang APK antara lain tempat ibadah, lembaga pendidikan, gedung dan lingkungan pemerintah, tiang listrik, pohon atau yang menghalangi fasilitas umum.

"Dalam SK dijelaskan titik larangan. Dari itu semestinya sudah bisa dijadikan pijakan untuk melakukan pengawasan. Apalagi ada masyarakat yang melapor ke kami. Mereka merasa tidak nyaman dengan APK yang dinilai mengganggu," tegasnya. (Awh)