DIY Editor : Agus Sigit Rabu, 10 Oktober 2018 / 03:10 WIB

AKLI-APEI DIY Perkuat Sinergi

BANTUL, KRJOGJA.com - Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) bersinergi dengan Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia (APEI) DIY meminta Pemda DIY agar bisa menjembatani hubungan antara sub kontraktor dengan main kontraktor dengan adanya payung hukum yang jelas supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain perlu payung hukum dan penyederhanaan regulasi, Pemda DIY ataupun stakeholder lainnya diharapkan bisa memberikan ruang bagi pengusaha kontraktor lokal untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan di daerah sehingga tidak menjadi penonton.

Ketua DPD AKLI DIY Cahyo Bharoto mengaku secara umum kontraktor listrik dan mekanikal di DIY sudah dilibatkan Pemda DIY dalam sejumlah proyek pembangunan, namun belum banyak. Tetapi yang masih menjadi ganjalan bagi pihaknya justru takut menerima proyek tersebut karena ketidakpastian payung hukumnya.

"Terkadang ada mega proyek di DIY yang terkait dengan pekerjaan fisik seluruh bangunan, maka yang perlu diperhatikan Pemda adalah payung hukum yang jelas sebagai sub kontraktor. Selama ini, teman-teman ragu menerima pekerjaan tersebut karena ketidakjelasan payung hukumnya tersebut hanya berupa kesepakatan dengan main kontraktor selaku sub kontraktor untuk elektrikal mekanikalnya," ujar Cahyo usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) AKLI dan APEI DIY di Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Selasa (9/10).

Cahyo menyampaikan kondisi ini membuat sub kontraktor dalam posisi lemah karena dalam sebuah kontrak harus ada main kontraktor dan disebutkan sub kontratornya berikut bidangnya sehingga ada kepastian hukum dan pembayaran. Sebab beberapa kali terjadi problematika dan perselisihan terkait pembayaran yang menyebabkan proyek tersebut tidak terlaksana, mangkrak dan sebagainya.

"Kami akan melakukan audiensi dengan Pemda terkait pekerjaan yang terhubung dengan bidang kerja supaya pengusaha daerah tidak jadi penonton di DIY. Banyak pembangunan hotel, gedung dan sebagainya hingga mega proyek pembangunan bandara baru yang sulit kita masuki karena terbentur payung hukum yang tidak jelas agar pelaksanaan pembangunan berjalan sebagai mana mestinya," ungkap Cahyo.

Ketua Umum APEI DIY Didik Nurdewantoro mengatakan dari sisi internal infrastrustur perusahaan dan tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM)-nya pihaknya siap bahkan sudah mengantongi sertifikasi sehingga tidak kalah bersaing dengan perusahaan besar maupun asing. Pemerintah juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada tenaga kerja, namun regulasinya tetap harus dipermudah dan diperjelas.

"Tenaga kerja kita sudah layak dijual dan berkompetensi untuk dipercaya mengerjakan proyek-proyek pembangunan yang ada di DIY. Pemda juga tetap harus memberikan peluang dan akses kepada pengusaha daerah yang merupakan pengusaha kecil yang tentunya harus dilindungi," tandas Didik.

Didik menjelaskan regulasi yang mengatur kontraktor listrik cukup membingunkaan dan acapkali berubah, sehingga memberarkan pengusaha karena terkait dengan pembiayaan dan stabilitas perusahaan. Dari 100 anggota DPD AKLI DIY yang aktif hanya 60 anggota, sementara sisanya mati suri karena terbentur ketidakjelasan regulai yang mengatur elektrikal mekanikal dan berdiri dibawah dua kementerian dengan aturan atau persyaratan yang berbeda-beda.

"Perusahaan kontraktor di DIY listrik kalau mau eksis ya harus memenuhi berbagai regulasi dari dua kelembagaan tersebut. Jadi kami bersinergi dengan AKLI agar diberikan kemudahan regulasi dan payung hukum serta dilindungi pemerintah, mengingat kontraktor di DIY masih banyak yang berskala kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan akses pabrikan, pemberi proyek, perbankan dan lain-lain," pungkas Didik. (Ira)