Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 09 Oktober 2018 / 20:05 WIB

HADI ISWANTO DITUNTUT 4 TAHUN

Pekan Depan, Tasdi Mulai Disidang

PURBALINGGA, KRjogja.com  - Komisi Pemilihan Umum (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Bupati Purbalingga non aktif Tasdi, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (8/10). Dalam Surat Dakwaan bernomor 100/TUT.01.04/24/10/2018 itu, Tasdi dijerat dengan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 5 ayat (1) KUHP.

"Rencananya, Pak Tasdi mulai menjalani persidangan pekan depan," tutur Kuasa Hukum DR Endang Yulianti MH melalui saluran telepon, Senin petang (8/10).

Endang menolak menjelaskan lebih lanjut. Mantan anggota Panwaslu yang justru pernah mempidanakan Tasdi dalam kasus pelanggaran masa kampanye pada Pemilihan Presiden 2014 lalu itu justru menyebutkan, Jaksa KPK menuntut Hadi Iswanto, terdakwa lain yang terbelit kasus yang sama, dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider dua bulan. Hadi Iswanto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda selaku pihak yang menerima uang suap megaproyek Purbalingga Islamic Centre (PIC) untuk Tasdi.

"Pembacaan pledoi Hadi dijadwalkan dua minggu lagi," ujarnya.

Dua tersangka lainnya, Nababan dan anaknya dituntut hukuman 3 tahun 9 bulan penjara. Sedangkan Hamdani Kosen, pengusaha konstruksi yang mengerjakan pembangunan PIC, dituntut pidana 3,5 tahun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati PurbalinggaTasdi diduga menerima fee Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan PIC tahap kedua tahun 2018. Dari nilai proyek sebesar Rp 22 miliar itu, terdapat commitment fee 2,5 persen dari total nilai proyek, yakni Rp 500 juta. Saat menerima downpayment (uang muka) itulah, tim KPK meringkus Tasdi dan Hadi Iswanto.   (Rus)