DIY Editor : Agus Sigit Kamis, 04 Oktober 2018 / 05:44 WIB

Buku PKI Beredar, TPJ DIY Desak Kepolisian Bertindak Tegas

BANTUL, KRJOGJA.com - Tim Pembela Jokowi Daerah Istimewa Yogyakarta (TPJ DIY) meminta kepolisian bertindak tegas dan melakukan proses hukum atas terbitnya buku berjudul 'PKI , Apa dan Bagaimana?' yang ditulis Habib Rizieq Shihan dan diterbitkan Bidang Bela Negara dan Jihad DPP Front Pembela Islam (FPI). 

Ketua TPJ DIY, Erlan Nopri SH MHum menilai FPI secara terang-terangan relah melakukan kampanye hitam kepada Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) melalui peluncuran bukunya tersebut dalam acara Doa bersama untuk Bangsa di Minat Jakarta pada 29 September 2018 lalu. 

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

"Terbitnya buku 'PKI, Apa dan Bagaimana?' sangat berbahaya karena memiliki potensi menimbulkan perpecahan serta memancing konflik di masyarakat yang tidak kita inginkan. Untuk itu kami mendesak aparat melakukan proses hukum," ujar Erlan Nopri dalam keterangan pers di  Gendong Cafe Sorowajan Banguntapan Bantul, Rabu (3/10/2018) malam. 

Disebutkan, dengan menyimak isi buju akan terlihat jelas dan disengaja buku itu di produksi untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Selain itu buku tersebut diterbitkan dengan adanya upaya memprovokasi masyarakat luas. 

"Karena diketahui dalam buku itu ada salah satu ulasannya yang berjudul Jokowi dan PKI dan itu jelas fitnah. Untuk itu kami menilai FPI dan Habib Rizieq Shihab telah menyerang kehormatan dan nama baik Presiden Jokowi," imbuh Erlan menjelaskan. 

Dengan fakta tersebut, TPJ DIY mendesak Polri untuk segera melakukan proses hukum dan melakukan penyelidikan atas terbitnya buku PKI terhadap penulis, penerbit dan penyebar buku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu TPJ DIY juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk turut aktif melaporkan setiap informasi mengenai keberadaan buku PKI yang dinilai menyesatkan. Hal itu dilakukan dengan harapan buku bisa ditarik dari peredaran dan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan upaya penyebaran isu-isu fitnah dan kebohongan. 

"Kami meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh upaya kelompok tertentu dalam memecah belah bangsa mengahapi Pilpres 2019. Diharapkan masyarakat selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi banyaknya bencana di Indonesia seperti gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah," tegasnya. (Usa)