PGRI Harap Pemerintah Angkat Guru Honorer

Istimewa

JAKARTA, KRJOGJA.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi meminta pemerintah harus tetap memberi perhatian kepada guru honorer. 

"Angkatlah mereka melalui pegawai honorer daerah, moratorium PP Nomor 48-nya dicabut," kata Unifah di Jakarta Kamis (13/09/2018)

Menurut Unifah sejak dimoratoriumnya PP Nomor 48 tahun 2005, tidak ada lagi pengangkatan guru honorer yang secara resmi gajinya ditanggung oleh APBD. Padahal pengangkatan guru honorer oleh Pemda setidaknya bisa memberi kesejahteraan kepada para guru di daerah.

"Jadi meskipun bukan menjadi PNS, tapi kan honorer daerah itu (gajinya) dari APBD jadi lebih jelas statusnya," jelas Unifah.

Karena itu Unifah menegaskan, ke depan perlu ada keberpihakan Pemda terhadap guru honorer. Jika PP 48/2005 tidak dicabut, lanjut dia, pemerintah juga bisa merekrut guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Namun sebenarnya itu juga masih jadi soal. Karena sampai saat ini peraturan pemerintah (PP) soal PPPK juga ini belum ada, belum selesai, rasanya saya ingin bertemu pak Menpan ngobrol soal ini," kata Unifah. (Ati)

Tulis Komentar Anda