Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 10 Agustus 2018 / 14:11 WIB

Didukung Kejakgung, Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran

SEMARANG, KRJOGJA.com -  Dana desa 2019 naik jadi Rp 73 Trilliun. Kenaikan anggaran Dana Desa menjadi Rp 73 triliun pada tahun 2019 nanti menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

Dengan dukungan penuh dari Kajaksaan Agung, Kemendes PDTT optimistis penyaluran Dana Desa mampu tepat sasaran serta minim penyimpangan. Selain mengoptimalkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) milik kejaksaan, Kemendes PDTT gencar  menggelar sosialisasi prioritas penggunaan dana desa sesuai peraturan Menteri Desa PDTT no. 19 tahun 2017.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik sosialisasi yang digelar Kemdes dan kejaksaan tersebut. Pemberian sosialisasi prioritas itu penting terlebih bagi desa-desa yang membutuhkan bantuan. Selain lebih mudah pengawasanya, penggunaan dana sesuai prioritas cenderung mampu mengurangi penyimpangan


"Skala prioritas penting. Kalau tidak nanti itu (dana desa) digunakan sesuai selera, ini yang bahaya. Kades harus tau kebutuhan desanya dan tentu harus transparan agar masyarakat tahu," kata Gubernur saat membuka acara sosialisasi penggunaan dana desa,di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (08/08/2018) malam.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana Kemendes Undang Mugopal mengagakan sosialisasi yang dilaksanakan ini bertujuan agar pola penanganan pengawalan dan pendampingan kejaksaan di berbagai daerah sama. "Ini sesuai MOU Kemendes dengan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Undang Mugopal menjelaskan, sejauh ini kerja sama antara Kemendes dan Kejaksaan sudah berlangsung dengan baik. Tim TP4 Daerah juga telah melakukan perannya memberi pengawalan pendampingan hingga desa di kawasan pelosok. (Ati)