Korban Pinjol Berjatuhan, Waspadai Kredit Online

Ilustrasi

PINJAMAN berbasis aplikasi online (sering disingkat Pinjol) memang sangat menggiurkan. Tak lain karena proses dan syaratnya yang begitu mudah. Namun jika menunggak angsuran, tetap saja peminjam (debitur) harus siap terima risiko. 

Anda mungkin tidak menyangka, ternyata Pinjol tidak kalah ‘galak” untuk urusan penagihan dibanding lembaga keuangan konvensional. Korban pun kini mulai berjatuhan. 

Baca Juga : 

OJK DIY Ajak Masyarakat Desa Melek Keuangan
OJK Ikut Perangi Rentenir, Ini Alasannya

Kendati Pinjol berada di alam maya, namun jangan sesekali meremehkan. Salah seorang korban Pinjol, sebut saja Dian, mengaku didatangi debt collector (DC) ketika dirinya menunggak satu minggu angsuran. 

Saat itu Dian masih diperlakukan secara baik. Namun ketika tiga minggu angsurannya belum juga dibayar, Dian benar-benar kaget. Beberapa kolega dan saudara menghubunginya dan menanyakan perihal kredit macet Pinjol.

“Saya kaget. Bagaimana mereka tahu saya sedang punya masalah kredit Pinjol ? Belakangan saya baru tahu bahwa pihak Pinjol bisa mengakses semua isi ponsel termasuk phone book di ponsel saya karena berbasis Google. Lalu pihak Pinjol mengirimkan pesan ke nomor-nomor kontak di ponsel saya. Isi pesannya macem-macem. Bahkan menyebar foto-foto saya sebagai pengemplang utang. Pokoknya saya benar-benar dipermalukan,” ungkap Dian.

Kisah yang lebih tragis dialami Sandi. Ia diberhentikan dari tempat kerjanya karena pihak perusahaan mengetahui dirinya sedang bermasalah dengan kredit online. 

Lagi-lagi karena pihak Pinjol sering menghubungi pimpinannya di perusahaan. Sehingga pihak perusahaan risih dan menganggapnya bermasalah hingga akhirnya memberhentikan Sandi.      

Menurut praktisi hukum  tindakan Pinjol yang mempermalukan nasabah tersebut sesungguhnya tidak dibenarkan. Sebab cara dan proses penagihan kepada kreditur harus mematuhi pokok-pokok etika sesuai mekanisme yuridis yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP. 

Penagihan dengan cara yang melampaui batas etika, menurut Akhlis bagaikan rentenir yang berubah wujud. Nasabah juga harus kritis dalam memilih financial technology (Fintech) atau lembaga penyedia pinjaman online. Fintech yang resmi tentu terdaftar di OJK. 

Jika tidak terdaftar di OJK maka Fintech tersebut berarti bodong dan bisa diperkarakan secara hukum. Setiap Fintech yang resmi pasti bisa dilacak identitas dan alamat perusahaannya.

Apabila tindakan debt collector (DC) dari pihak Pinjol melampaui batas seperti meneror, mengancam jiwa, mencemarkan nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, hal tersebut bisa diperkarakan secara hukum oleh nasabah. Antara lain dengan melaporkan ke OJK dan polisi untuk diproses hukum.

Sebaiknya nasabah tidak menghindar atau lari dari tanggungjawab. Sebab hutang memang wajib dibayar. Jika keberatan membayar bunga, nasabah dapat mengajukan surat permohonan kepada pemberi kredit (kreditur) dan bernegosiasi untuk membayar pokok pinjaman terlebih dahulu. Dalam proses negosiasi tersebut, nasabah wajib mendapat balasan secara tertulis. (Akhlis Mukhidin SH MH, advokat)

Tulis Komentar Anda