Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 12 Juli 2018 / 23:15 WIB

Perkuat Persempit Terorisme Lintas Negara


JAKARTA, KRJOGJA.com - Terorisme merupakan suatu kejahatan lintas negara. Hal ini dikarena kejahatan ini tidak ditujukan oleh orang-orang di suatu negara terhadap negara tersebut. Tetapi pelakunya bisa saja orang-orang dari negara tertentu tetapi dia menargetkan aset-aset, gedung, obyek vital dan bahkan orang-orang dari negara lain di negara tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, mengungkapkan jika bicara mengenai kejahatan terorisme dari segi lintas negara, tentunya  tidak hanya dari pelakunya saja yang melakukan, Tetapi juga pendanaan dari tindakan terorisme ini. Guna mengatasi masalah terorisme yang telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan lintas negara, tentunya dibutuhkan sinergitas antar bangsa dalam upaya menanggulangi terorime itu sendiri.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

"Jadi pendanaan ini bisa saja berasal dari orang tertentu atau organisasi tertentu dari suatu negara, tetapi untuk diberikan kepada warga dari lain negara untuk melakukan suatu tindaakan terorisme, tapi kadang aksinya  bukan di negaranya sendiri, tapi negara lain.  Dikatakan trans nasional karena berbagai hal itu berkaitan lebih dari satu negara.  Untuk itu sinergitas antar bangsa dalam upaya menanggulangi terorisme itu sangat penting,” ujar Prof Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Kamis (12/7/2018)..

 

Karena itu, menurut Hikmahanto, perlu ada semacam upaya bersama dari negara-negara lain dan juga masyarakat internasional untuk memerangi terorisme. Selain itu, ada tiga hal dalam upaya mensinergikan antar negara dalam menanggulangi terorisme.  

"Upaya pertama yakni yang telah dilakukan musyawarah dari negara negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat  resolusi. Resolusi PBB ini ada yang berupa resolusi Dewan Keamanan PBB maupun resolusi Majelis Umum PBB.  Di dalam sejumlah resolusi ini disebutkan bahwa negara-negara punya kewajiban untuk memerangi terorisme. Yang mana mereka akan bekerja sama baik mulai dari aparaturnya, aparatur penegak hukum maupun intelijennya untuk bisa melakukan suatu tindakan terhadap para pelaku teror,” ujar peraih gela Doktor dari University of -Nottingham, Inggris ini. (*)