Jaga Iklim Investasi, Pengawas Ketenagakerjaan Harus Inovatif

Foto: Dok

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnsker) terus mendorong Pengawas Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun daerah agar mengembangkan sistem kerja yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

"Ini diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menegakkan norma dan aturan pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundangan," kata Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Lebih jauh Hery yang  mewakili Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat membuka Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2018 sangat yakin apabila pengawasan dilaksanakan dengan strategi yang inovatif sesuai dengan potensi daerah, niscaya akan mampu menumbuhkan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja.

"Oleh karenanya, kami berpesan agar sistem komunikasi dan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibangun berdasarkan data dan informasi yang akurat," tutur Hery kepada 400 orang pejabat struktural dan fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi yang hadir dalam Rakor as.

Hery menilai bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu, perlu dibangun suatu jaringan informasi yang mampu menyajikan data terkini dalam suatu jaringan informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi.

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto menyatakan bahwa salah satu tujuan Rakornas ini adalah untuk membangun komunikasi yang intens antara pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah. "Selain itu mengevaluasi sekaligus mencari titik temu permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tingkat pusat dan daerah," tandasnya. (Ful)

 

Tulis Komentar Anda