Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 12 Juli 2018 / 16:08 WIB

Pelanggaran PKH, Kemensos Bakal Respons Cepat

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan Kementerian Sosial merespon cepat apabila terdapat aduan terhadap dugaan pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH). 

"Kita akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti bukti cukup kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat," tegas Menteri Sosial Idrus Marham usai bertemu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, (10/07/2018)

Menteri mengatakan dana bansos PKH disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam penerima bansos untuk biaya sekolah dan pemenuhan gizi anak. Mengingat keduanya adalah kebutuhan mendesak keluarga maka tentunya dana PKH tersebut sangat ditunggu oleh rakyat.

BACA JUGA :

Mensos Resmikan PKH Tahap II di Temanggung

Pendamping dan KPM PKH Harus Kreatif Manfaatkan Asian Games

 

"Maka apabila ada laporan yang masuk mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pendamping PKH, pemerintah akan mengusut tuntas dan apabila terbukti akan dijatuhi sanksi pemecatan, sampai proses hukum" katanya. 

Dikatakan Menteri Idrus, untuk memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat manfaat, maka Kementerian Sosial mengangkat Pendamping PKH. Mereka diangkat melalui SK Menteri Sosial dan kinerja mereka dievaluasi setiap tahun. Hingga 2018 jumlah pendamping PKH secara nasional ada 40.225 orang.

Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Adi Sulistyowati mengatakan BNI telah mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH sejak tahun 2016. Hingga tahun 2018, BNI telah melakukan penyaluran kepada 4 juta KPM. 

BNI, lanjut Susi, juga berkomitmen mendukung pemerintah dalam penyalurna bansos yang memenuhi prinsip 6T yakni yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.

“Penyaluran melalui non tunai melalui sistem perbankan akan tercatat dengan baik. Apabila ada penyimpangan akan cepat dideteksi permasalahannya.  Hal ini yang tidak akan bisa dilakukan jika menggunakan penyaluran tunai,” terangnya. (Ati)