Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 12 Juli 2018 / 13:35 WIB

PPDB 2018 Langgar Hak Anak Bersekolah di Negeri

JAKARTA, KRJOGJA.com - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi melanggar hak untuk dapat pendidikan di sekolah negri.

Komisioner perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Jakarta,Rabu (11/8 2018) menuturkan hal itu dikarenakan sejumlah faktor diantaranya minimnya sosialisasi ketentuan dalam PPDB 2018 ini. Padahal, sistem zonasi dalam PPDB kali ini sebenarnya merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

BACA JUGA :

Mendikbud Minta Sekolah Cek Penggunaan SKTM di PPDB 2018

Akibat PPDB Zonasi, Tambah Sekolah di Yogya Selatan

 


"Niat baik ini tentu perlu diapresiasi. Namun sayangnya, dalam prakteknya Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, justru banyak menimbulkan kehebohan di masyarakat," katanya.

Sistem zonasi, kata Retno, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi.Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

"Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.  Nilai UN  dalam system zonasi bukan untuk membuat rangking  masuk sekolah tertentu, tetapi dalam rangka seleksi penempatan. Karena itu, tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya." (Ati)