Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Rabu, 11 Juli 2018 / 19:10 WIB

Infrastruktur Harus Disiapkan Jika Mengirim Dokter ke Pedalaman

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah disarankan turut mempersiapkan insentif berupa infrastruktur yang menunjang sebelum mengirim tenaga ahli seperti dokter ke daerah terpencil.

Lantaran infrastruktur mumpuni dibutuhkan oleh tenaga ahli agar dapat mengoptimalkan keahliannya dalam membantu masyarakat setempat.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

dr. Mochammad Fadjar Wibowo, Outreach & Partnership Coordinator dari CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives) dalam keterangannya menyampaikan hal tersebut. Ia menuturkan, masih ada daerah yang secara geografis butuh insentif dalam infrastruktur.

"Di daerah, terutama (beberapa daerah) Papua, isu utamanya infrastruktur. Itu kalau kita mengirim dokter atau tenaga kesehatan, achievement Pemerintah tidak akan terlalu tinggi. Karena, sepintar apapun dokter atau tenaga kesehatan yang dikirim, bila fasilitas penunjangnya belum bagus, itu hasilnya tidak akan memuaskan," ujar dia, Rabu (11/7/2018).

Ia memberi contoh saat proses persalinan, tapi alat bantunya tidak lengkap, jadi angka kematian bayi masih tinggi. Selain itu, ketika puskesmas yang tidak ada listrik sehingga alat tak bisa terpakai. Jadi fasilitas dasar lain juga dibutuhkan.

"Dokter itu untuk mereka bisa retain (menetap) di suatu daerah, mereka butuh fasilitas dasar hidup yang baik seperti rumah, pasar, sekolah, untuk istri dan keluarga. Kalau mereka bertahan lama, fasilitas kesehatan juga beroperasi lebih lama, dan efeknya ke indikator kesehatan masyarakat," tutur dia.

Fadjar menjelaskan, sudah ada daerah Papua yang sudah memiliki fasilitas terbilang baik. Langkah selanjutnya adalah memberi insentif lain seperti transparansi dalam perekrutan dokter.

Fadjar yang aktif mengurus puskesmas di Papua Barat berharap pemilihan dokter yang ingin mengabdi supaya lebih transparan. Tujuannya, agar dokter yang benar-benar ingin mengabdi dapat diberi kesempatan.

"Bila metode tidak transparan, retainment (menetapnya) dokternya akan lebih rendah. Tapi kalau direkrut transparan, cenderung akan berpikir dua kali untuk pindah dari Papua atau Papua Barat untuk pindah (sebelum kontrak selesai)," ucap dia.

Fadjar pun mengungkapkan tentang beragamnya isu yang dihadapi di daerah, dan semuanya harus ditangani secara berkelanjutan.

"Jadi isunya sangat beragam. Bila di daerah yang sangat rural, infrastruktur dulu kita kuatkan. Ketika daerah sudah tidak rural, selanjutnya masalah listrik dan jalan. Kemudian ketika infrastruktur sudah selesai, selanjutnya birokrasi diperkuat seperti meningkatkan transparansi," tutur dia.(*)