SEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Menteri LHK Puji Pengelolaan Hutan di Kalibiru Kulonprogo

Istimewa

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan inovasi dan solusi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sumber daya khususnya bidang kehutanan di Indonesia. 

Pada sesi High Level Talkshow, pada acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta (10/7/2017), Menteri Siti mengungkapkan bahwa ketika pertama kali Presiden Joko Widodo masuk, yang didorong pertama kali adalah National Competitiveness atau daya saing. 

Menurut Menteri Siti, elemen pokok daya saing adalah sumber daya, manajemen dan inovasi. "Selama ini kita hanya bicara soal sumber daya saja, potensi saja, kita kadang-kadang luput di manajemen”, terang Menteri Siti. 

BACA JUGA :

Dukung Percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, KLHK Luncurkan SIMPLY RED

Puncak Kalibiru dan Hutan Mangrove Sambut Wisatawan

Contoh positif dalam perubahan manajemen pada era pemerintahan saat ini adalah bagaimana prosedur perijinan yang dahulu sulit dan lama, dapat dipangkas dan dipermudah.

Menyoal tentang inovasi, Menteri Siti mencontohkan suksesnya inovasi yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan di Kalibiru, Kulonprogo, Yogyakarta. Kalibiru adalah salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). 

HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.  Suksesnya Kalibiru ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk mengembangkan hal yang sama. 

Luas hutan Indonesia saat Belanda berkuasa adalah sekitar 140 juta Ha, dan pada saat ini adalah 126 juta Ha. Pengurangan itu sebenarnya dilepas ke masyarakat untuk dimanfaatkan. 

Kondisi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan saat ini terdapat sekitar 42,25 juta Ha areal yang diberi izin konsesi baik untuk jasa lingkungan, konservasi satwa, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), ataupun juga untuk perkebunan. 

Prosentase dari 42,25 juta Ha tersebut, hanya 4% saja untuk masyarakat sedangkan 96% lainnya untuk swasta. "Nah, ini yang kemudian bagaimana kita punya kebijakan alokasi yang pas, itu yang diminta oleh Bapak Presiden”, Jelas Menteri Siti. (*)

Tulis Komentar Anda