Jateng Editor : Danar Widiyanto Selasa, 10 Juli 2018 / 17:30 WIB

Waspada! Salah Penggunaan SKTM Bisa Berdampak Hukum

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Permintaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di wilayah Kabupaten Purworejo membludag, menyusul adanya kebijakan penambahan poin bagi calon siswa baru dari kalangan keluarga tidak mampu untuk mendaftar sekolah. Namun jika ternyata data SKTM ini tidak benar, bisa berdampak hukum bagi pejabat yang mengeluar SKTM maupun yang menggunakan.

“Itu sama saja menyalahgunakan kewenangan, memberikan atau menggunakan data tidak benar. Dan kebanyakan kepala desa (Kades) atau lurah merasa tidak enak jika dimintai SKTM tidak mau,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Purworejo Sri Lestari MSi, Selasa (10/7/2018).

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Menurutnya, sejak menjelang pendaftran siswa baru permohonan SKTM dari masyarakat cukup banyak, mereka berdatangan ke Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminta SKTM. “Tapi kami tidak bersedia mengeluarkan SKTM tanpa adanya survei terlebih dahulu, apalagi penampilan mereka juga tidak mencerminkan warga miskin. Datang ke kantor kebanyakan mengendarai sepeda motor,” tandasnya.

Sayangnya lanjut Sri Lestari, pihak sekolah ternyata bersedia begitu saja menerima SKTM yang dikeluarga pihak desa/kelurahan dengan mengetahui camat, tanpa rekomendasi dari dinas. “Belakangan pihak sekolah datang ke dinas dan mengklarifikasi SKTM, karena kami tidak pegang data yang bersangkutan kami sarankan ke desa masing-masing,” kata Sri Lestari. (Nar)