Zonasi Diterapkan, KBM-SKS di SMP Tetap Dipertahankan

Ilustrasi

YOGYA, KRJOGJA.com - Pembelajaran atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan Sistem Kredit Semester (SKS) di tujuh SMP yang sudah berjalan sejak tahun lalu akan tetap dipertahankan. Meski Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri menerapkan zonasi, namun hal itu tidak berpengaruh dalam proses KBM.

Tujuh SMP di Kota Yogya yang sudah menerapkan SKS ialah ialah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 16, dan SMP Muhammadiyah 3 Yogya. "Kebijakan itu sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah yang sudah menerapkannya akan tetap lanjut," jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogya, Edy Heri Suasana, Minggu (8/7/2018).

Baca Juga: Mendikbud Minta Pemda Terapkan Zonasi di PPDB

Bagi siswa baru yang diterima di SMP dengan KBM SKS, maka akan dilakukan penilaian atau asessment terlebih dahulu. Asessment itu meliputi akademik, psikologi dan disandingkan dengan nilai UASDA maupun nilai rapor tiga tahun terakhir. Hasil asessment itu kelak akan menentukan jumlah SKS yang dapat dijalankan.

Bagi siswa yang memiliki hasil penilaian bagus, maka berpotensi dapat menyelesaikan bangku SMP dalam tempo cepat atau kurang dari tiga tahun. Sebaliknya, hasil capaian yang rendah bisa menyebabkan penyelesaian sekolah yang lebih lama antara empat hingga lima tahun. "Dalam SKS juga tidak ada sebutan tinggal kelas karena tergantung hasil pembelajaran siswa. Apalagi setiap tahun juga dilakukan asessment, tidak hanya di awal masuk saja," imbuh Edy.

Baca Juga: Akibat PPDB Zonasi, Tambah Sekolah di Yogya Selatan

Hingga saat ini Dinas Pendidikan juga masih mengevaluasi tujuh SMP yang menerapkan SKS. Jika hasil kelulusannya di tahun depan menunjukkan kualitas yang bagus dan proporsional, maka seluruh SMP negeri akan didorong untuk menerapkannya. Akan tetapi hal itu sangat bergantung dari kesiapan sekolah mulai dari budaya sekolah, sarana dan prasarana serta kemampuan tenaga pendidiknya. "SKS itu bukan paksaan bagi sekolah, sifatnya hanya opsional. Tapi kami akan terus mensosialisasikan Permendikbud 158/2014 itu," urainya. (Dhi)

Tulis Komentar Anda