Sekolah Perlu Memeriksa Ekonomi Pemegang SKTM

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pengecekan dengan mendatangi rumah dan lingkungan calon siswa baru pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) sangat diperlukan sekolah. Hal itu untuk memastikan kondisi siswa apakah memang layak memegang SKTM atau tidak. Apabila calon siswa tersebut berasal dari keluarga mampu maka sekolah wajib mencoret dalam daftar calon siswa baru pemegang SKTM untuk mengisi kuota siswa miskin.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Minggu (08/07/2018) mengatakan, mental sangat berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK dimana ada banyak pemegang SKTM saat mendaftar. Masalah muncul karena belum tentu semua siswa pemegang SKTM berasal dari keluarga miskin.

Hal itu seperti terjadi pada temuan PPDB tahun lalu. Karena itu sebagai bentuk antisipasi munculnya masalah serupa maka sekolah perlu melakukan pengecekan dengan mendatangi rumah dan lingkungan calon siswa baru pemegang SKTM.

Petugas yang datang harus memastikan kondisi calon siswa baru dengan melihat secara langsung rumah dan ekonomi keluarganya. Petugas juga melihat dan mencari data dengan bertanya kepada tetangga di lingkungan rumah calon siswa baru pemegang SKTM.

"Sekolah perlu melakukan pengecekan dengan mendatangi rumah calon siswa baru pemegang SKTM. Kalau memang miskin maka layak pegang SKTM saat mendaftar sekolah. Tapi bila itu mampu maka perlu dipertanyakan mentalnya dan darimana dapat SKTM," ujar Wardoyo Wijaya.

Pemkab Sukoharjo mendukung langkah adanya pemberian kuota bagi siswa miskin untuk mendapatkan sekolah. Namun Pemkab Sukoharjo menolak tegas penyalahgunaan kuota siswa miskin oleh orang mampu.

Bupati juga menghimbau pada sekolah untuk memaparkan hasil pengecekan kondisi calon siswa baru pemegang SKTM secara terbuka. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi PPDB kepada masyarakat.

"Apabila ada temuan maka sekolah bisa menyampaikan ke masyarakat dalam pengumuman resmi PPDB, karena pemegang SKTM jadi sorotan saat PPDB sekarang," lanjutnya.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan saat PPDB, Pemkab Sukoharjo sudah melakukan langkah antisipasi ditingkat SMP sesuai kewenanganya. Bentuknya yakni pelarangan penggunaan SKTM melainkan menggunakan data atau kartu pendukung resmi warga miskin yang dikeluarkan pemerintah bentuknya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penggunaan KIP sangat efektif terbukti tidak ada calon siswa baru SMP yang menggunakan SKTM saat PPDB. Sekolah juga selektif dengan hanya menerima KIP saja. (Mam)

Tulis Komentar Anda