KPAI-Kemendikbud Selesaikan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Istimewa

JAKARTA, KRJOGJA.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemdikbud sepakat bangun sistem penyelesaian kasus pelanggaran hak anak di pendidikan.

Demikian hasil pertemuan Mendikbud  Muhajir Effendy ( didampingi oleh Hamid Muhamad (Dirjen Dikdasmen) dan Harris (Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat)  Bertemu  KPAI adalah Susanto (Ketua KPAI), Rita Pranawati (Wakil Ketua KPAI), Retno Listyarti (Komisioner Bidang Pendidikan), Susianah (Komisioner Bidang Sosial dan anak dalam keadaan darurat), Jasra Putra (Komisioner Bidang Hak Sipil), Sitti Himahwatty (Komisioner Bidang Kesehatan) dan Retno Prasetiadju (Kepala Sekretariat KPAI). Di Jakarta kemarin.

Mendikbud dan rombongan tiba di KPAI Sekitar pukul 11.45 wib, setelah berfoto bersama di depan logo KPAI, maka selanjutnya rombongan menuju ruang Aula KPAI dan dimulailah diskusi Pendidikan dan Anak. Dalam pertemuan yang berlangsung cair dan penuh keakraban tersebut, Kemendikbud dan KPAI membahas berbagai topik, seperti sekolah aman, sekolah inklusi, Sekolah Ramah Anak (SRA), pendidikan  berbasis keluarga, pendidikan anak usia dini, hingga sarapan sehat. Ke depannya, Mendikbud berharap akan terus ada masukan dan kerja sama dengan KPAI dalam perngawasan dan perlindungan anak. 

“Selain itu, Mendikbud juga menyambut  positif usulan dari KPAI  membangun sistem koordinasi  antara KPAI dengan Kemdikbud terkait upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak di pendidikan. Karena selama ini berjalan sendiri-sendiri padahal untuk efektivitas dan penyelesaian yang berpresfektif anak serta demi kepentingan anak, maka sinergitas KPAI-Kemdikbud sangat diperlukan,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan. 

Mendikbud sempat menyampaikan kepada KPAI tentang niat baik pembenahan pendidikan,  salah satunya melalui kebijakan zonasi dalam Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), yaitu untuk menghilangkan predikat sekolah Favorit dan unggulan. 

“KPAI mendukung kebijakan zonasi, karena mendekatkan anak-anak dari rumah ke sekolah, juga mengurangi factor resiko ketika anak harus bersekolah jauh, dan meminimalkan tawuran pelajar karena teman sekolahnya adalah teman bermainnya. Anak-anak juga bisa jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah, sehingga hemat energy dan juga sehat untuk tumbuh kembang anak,” ujar Retno. 

Retno menambahkan kebijakan zonasi dengan system jarak rumah terdekat dengan hitungan meter, ternyata di lapangan  menimbulkan cukup banyak masalah ketika jumlah sekolah negeri di tiap kecamatan dan kelurahan tidak berimbang. Akibatnya anak-anak yang di wilayah tempat tinggalnya tidak ada sekolah negerinya menjadi berpotensi kehilangan haknya untuk bisa bersekolah di sekolah negeri. (Ati)

Tulis Komentar Anda