Pendaftaran Sengketa Pilkada Temanggung Tunggu Perkembangan

Ilustrasi. Foto: Dok

TEMANGGUNG, KRJogja.com - Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati, Bambang Sukarno-Matoha dan Haryo Dewandono-Irawan Prasetyadi masih menjajaki kemungkinan pengajuan pendaftaran permohonan sengketa Pilkada 2018 ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski batas akhir pendaftaran tinggal sehari.

Anggota Tim Pemenangan Pasangan Bambang Sukarno-Matoha, yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Temanggung, Yunianto, Kamis (5/7), mengungkapkan, belum ada keputusan untuk mengajukan pendaftaran permohonan sengketa Pilkada ke MK dari pasangan bupati petahana dan mantan Wakil Ketua DPRD Temanggung itu.

"Belum ada keputusan, kami masih melihat perkembangan," ujar Yunianto, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Temanggung itu.

Senada dengan Yunianto, Calon Wakil Bupati Matoha, juga mengatakan, dirinya masih akan melakukan koordinasi dengan Calon Bupati Bambang Sukarno, guna membahas berbagai hal berkaitan dengan hasil Pilkada 2018, termasuk kemungkinan mengajukan pendaftaran permohonan sengketa Pilkada 2018 di MK.

"Pak Bambang (Bambang Sukarno) hari ini sedang ada acara di Jakarta, saya masih menunggu untuk diajak koordinasi, barangkali nanti malam (semalam, Red)," tuturnya.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Haryo Dewandono-Irawan Prasetyadi, Muh Sayid mengungkapkan, berkait dengan kemungkinan pengajuan pendaftaran permohonan sengketa Pilkada 2018 dari pihaknya, saat ini masih dalam pembahasan. Meski begitu, belum ada arah yang pasti dalam pembahasan tersebut.

Sebagaimana diberitakan, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2018 yang digelar KPU Kabupaten Temanggung di Pendapa Pengayoman, Rabu (4/6) pasangan calon bupati dan wakil bupati Muhammad Al Khadziq- Heri Ibnu Wibowo mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Perolehan suara mereka 258.734 atau 54,32 persen, dari total 476.734 suara sah pemilih dalam Pilkada Temanggung 2018. Kemudian perolehan suara terbanyak kedua, adalah pasangan Bambang Sukarno-Matoha dengan jumlah dukungan 156.576 suara, atau 32,87 persen.

Serta, perolehan suara terbanyak ketiga atau terakhir ialah pasangan Haryo Dewandono-Irawan Prasetyadi. Mereka mendapatkan dukungan sebanyak 60.988 suara atau 12,80 persen dari keseluruhan jumlah suara sah.  

Berkait permohonan sengketa Pilkada tersebut dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan beberapa ketentuannya. Antara lain, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada MK.

Kemudian, bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu hingga 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 satu persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten. (Mud)

Tulis Komentar Anda