Arus Dalam Pilkada

TANGGAL 27 Juni 2018 adalah hari pemungutan suara dalam pilkada serentak di banyak daerah. Ini adalah tahap penting. Sebab dalam beberapa tahun lagi, pilkada akan dilakukan serentak dengan pemilu legislatif dan eksekutif. Ini berlaku untuk seluruh daerah otonom yang melakukan pemilihan kepala daerah (tidak termasuk DIY dan kabupaten/kota di DKI).

Ketika pilkada di seluruh Indonesia dilakukan serentak, arusarus politik yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dalam rekrutmen politik lokal akan berjalan serentak. Ratusan arus politik akan membentuk tempuran yang pasti membuat politik lokal hangat.

Terdapat tiga arus dalam pilkada, yakni arus bottom up, arus top down, dan arus gabungan. Pertama, arus bottom up adalah arus yang membawa politisi ke jabatan eksekutif daerah secara bertahap dari bawah menuju ke atas. Pemain dalam arus ini adalah tokoh penting di tingkat lokal yang maju dalam pilkada. Mereka biasanya adalah pengusaha lokal, aktivis lokal, tokoh-tokoh keagamaan seperti kiai, atau birokrat senior. Kepentingan mereka beragam: mencapai karier ideal, mengejar kesejahteraan material, atau mengendalikan sumberdaya ekonomi dan kebijakan.

Arus dari bawah ini banyak kita jumpai dalam rekrutmen politik lokal. Biasanya bupati dan walikota di DIY dihasilkan arus ini. Meski jarang terjadi, aktor politik dalam arus ini pernah berhasil mendaki tangga politik hingga ke posisi tertinggi. Joko Widodo yang pengusaha mebel memulai karier politiknya sebagai Walikota Surakarta, lalu menjadi Gubernur DKI, dan dalam waktu singkat menjadi Presiden RI.

Kedua, arus top down membawa aktoraktor level nasional ke sejumlah posisi pimpinan daerah. Cukup banyak aktivis masyarakat sipil nasional, pemimpin organisasi-organisasi nasional, politisi di DPR RI, atau pengusaha berskala nasional yang maju ke pilkada dan memenangkan pemilihan. Mereka membawa kepentingan untuk mengendalikan sumberdaya, atau untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka panjang. Tak jarang mereka membawa serta dana sangat besar dari lumbung nasional ñ baik dana yang legal, ilegal, maupun semi legal. Kita tahu beberapa kepala daerah aktif ternyata memiliki kaitan dengan megakorupsi e-KTP.

Banyak provinsi penting yang sekarang dipimpin oleh kepala daerah yang datang dari arus top down ini. Mayoritas calon yang berlaga di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah aktor nasional yang meluncur ke bawah untuk berkompetisi di pilgub. Ganjar Pranowo adalah politisi nasional yang lebih banyak berkiprah di DPR RI ketimbang di politik lokal. Sudirman Said juga sama. Demikian pula Syaifullah Yusuf, Khofifah dan Puti. Sejumlah bupati dan walikota juga datang dari arus seperti ini, termasuk Emil Dardak.

Ketiga, arus gabungan menunjukkan arah bottom up sekaligus top down. Banyak politisi mengincar posisi pimpinan eksekutif lokal tapi memilih untuk melompat setinggi mungkin agar bisa membangun kekuatan elektoral ke bawah. Mereka biasanya masuk ke DPR RI atau DPRD provinsi, lalu kembali ke bawah sebagai kandidat bupati/walikota atau gubernur. Proses ini dimungkinkan ketika pemilihan legislatif masih terpisah secara acak dari pemilihan eksekutif lokal. Misalnya, sejumlah politisi terpilih sebagai anggota DPR RI dalam pemilu 2014, lalu mengundurkan diri untuk mengikuti pemilihan bupati di tahun 2015. Dalam pemilu serentak 2024, arus gabungan ini kemungkinan besar akan tiada. Karena mekanismenya tak lagi memungkinkan aktor politik untuk berspekulasi di pemilu legislatif sebagai batu pijakan ke posisi eksekutif di bawahnya. Mereka harus memutar otak lebih keras untuk menemukan strategi lebih jitu.

Dalam pemilu serentak, kemungkinan arus bottom up akan lebih menguat, karena energi politisi di level nasional akan lebih terfokuskan pada pencalonan presiden. Arus top down boleh jadi akan berkurang karenanya. Arus top down akan semakin banyak dimuati kepentingan pemenangan pilpres ketimbang urusan penguasaan daerah semata-mata. Hal ini berpeluang membuat politik lokal menghangat namun tak memiliki makna signifikan bagi masyarakat lokal sendiri. Kecenderungan ini akan mulai terlihat tahun depan, dalam pemilu 2019.

Warga DIY tak disibukkan pilkada serentak besok, tapi kita harus bersiapsiap dan memahami desain besar yang akan hadir tahun 2024. Dengan berkaca pada apa yang terjadi di daerah lain tanggal 27 Juni 2018. Selamat menonton.

(Abdul Gaffar Karim MA. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 26 Juni 2018)

Tulis Komentar Anda