Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Jumat, 22 Juni 2018 / 11:50 WIB

Menaker Ingin Predikat WTP Tetap Dipertahankan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Upaya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara membuahkan hasil menggembirakan karena berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kemnaker tahun 2017 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Atas pencapaian WTP dalam dua tahun beruntun ini (2016 dan 2017) Hanif mengucapkan terima kasih dan apresiasi  kepada segenap pegawai Kemnaker yang telah bekerja keras menunjukkan kinerja terbaiknya. "Ini prestasi karena sudah sekian lama kita tidak mendapatkan status WTP. Tentunya ini suatu yang harus kita syukuri juga," kata Hanif di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Selain itu ia berharap seluruh pemangku kepentingan di Kemnaker mampu mempertahankan prestasi WTP ini di tahun-tahun berikutnya. Hanif berharap demikian kareba ingin status WTP menjadi sebuah tradisi di Kemnaker.

"Nyatanya begitu kita seriusi selama dua tahun, Alhamdulilah kita bisa WTP. Saya ingin WTP ini dijadikan sebagai tradisi. Saya ingin semua yang bekerja di sini memiliki kebanggaan terhadap kementerian. Ini bukan kementerian yang main-main tapi kementerian yang punya prestasi dan layak dibanggakan," ujar Hanif.

Menyadari hal itu ia juga mengingatkan pentingnya untuk selalu menjaga dan meningkatkan citra kementerian melalui sejumlah inovasi, perubahan, dan yang paling kunci adalah prestasi-prestasi menjaga kualitas dari laporan keuangan.

Pada kesempatan ini Hanif mengungkapkan sebagian besar pegawai Kemnaker sudah kembali masuk kerja. Untuk itu ia menginstruksikan kepada pegawai Kemnaker untuk terus meningkatkan profesionalitas dan disiplin kerja.

"Alhamdulilah hari ini 98 persen pegawai Kemnaker sudah masuk kerja. Ini tentu harus terus menerus kita jaga untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik di tengah tantangan dunia yang semakin kompetitif tentu pemerintah harus memimpin dengan berbagai macam prestasi dan keteladanan," tegas Hanif. (Ful)