KOLOM Editor : Ivan Aditya Rabu, 13 Juni 2018 / 23:32 WIB

Infrastruktur Mudik

MUDIK, migrasi serentak dan sesaat, peristiwa sosial khas Indonesia. Tidak bisa dibayangkan Indonesia tanpa mudik. Mudik selalu mewarnai dan menghangatkan suasana Lebaran Idul Fitri. Di samping terkait masalah sosio-kultural dan aspek spiritual, mudik mempunyai dampak besar di sektor ekonomi. Mudik adalah pemicu pergerakan ekonomi yang luar biasa. Sehingga harus dirawat dan dijaga kelangsungannya agar tidak menimbulkan kerawanan sosial yang berdampak secara multidimensional, termasuk politisasi yang mengeruhkan kerukunan nasional. Mudik sudah menjadi perhatian nasional dan menjadi bagian dari permasalahan kebangsaan. Karenanya mudik sebagai peristiwa sosial tidak boleh dianggap sepele. Mudik harus dinyaman-diamankan.

Pemerintah telah melakukan langkahlangkah strategis untuk mengamankan mobilitas penduduk yang dahsyat selama masa Lebaran. Kebijakan pengamanan harga, ketersediaan barang kebutuhan, distribusi logistik hingga layanan jasa angkutan penumpang. Termasuk juga lalu lintas jalan raya, penyeberangan, pelayaran dan penerbangan, pengamanan dan rekayasa pelancaran, akses layanan kesehatan, sampai dengan beragam kemudahan dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan, perusahaan swasta, lembaga sosial, dan warga masyarakat. Bahkan, jaring pengaman sosial sampai menyentuh pada sejumlah layanan gratis pengangkutan, kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR), asuransi kecelakaan, dan penentuan libur bersama, telah disiapkan.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Selain jaring-jaring pengaman dengan penyediaan jasa lewat infrastruktur sosial ekonomi dan sosial budaya tersebut, Pemerintah juga telah berusaha keras menyiapkan beroperasi dan berfungsinya sejumlah infrastruktur jalan raya. Hal ini terkait pula dengan pelancaran arus lalu lintas mudik. Disadari, kemacetan lalu lintas selama masa Lebaran, membawa dampak besar terhadap efisiensi mobilitas mudik. Kemacetan lalu lintas membawa pemborosan besar ongkos perjalanan mudik yang berdampak pada perekonomian. Karena itu, infrastruktur jalan raya sangat penting dibangun untuk mencukupi kebutuhan peningkatan pergerakan ekonomi dan efisiensi distribusi barang konsumsi, pemerataan logistik, cadangan pangan, bahan baku dan produk industri, serta mobilitas penduduk. Efisiensi distribusi akan membawa pengaruh pada stabilitas harga dan laju inflasi.

Kesiapan Infrastruktur Jalan

Diperkirakan, tahun 2018 ini arus mudik akan melibatkan sekitar 30 juta warga. Pergerakan mereka dari kota besar ke kota besar lainnya, dalam dan lintas pulau, dari kota besar ke kota kecil dan pedesaan. Konon, dari jumlah itu, 8,09 juta warga akan menggunakan angkutan umum. Sementara itu, kereta api akan membawa sekitar 4,63 juta jiwa, pesawat udara 5,75 juta penumpang, angkutan penumpang melalui laut, membawa sekitar 1,77 juta jiwa, dan pengguna sepeda motor buat mudik sekitar 6,39 juta penumpang. Asumsi penumpang sepeda motor 2 orang tiap motor. Sebagian di antara motor dan penumpangnya terpisah selama perjalanan karena motor diangkut menggunakan kapal dan truk. Tentu tidak mudah mengelola 30 juta manusia yang bergerak menggunakan moda transportasi beragam, dalam kurun waktu pendek (hanya selama liburan Lebaran), saat arus mudik dan arus balik.

Melihat realitas ini, maka penggencaran pembangunan infrastruktur jalan raya oleh Pemerintahan Joko Widodo sangat relevan dan akan berdampak signifikan. Jalan tol JakartaSurabaya telah mencapai 524 kilometer yang dioperasikan penuh. Sedangkan yang sudah dapat difungsikan tak kurang 235 kilometer. Di antaranya, Pemalang-Semarang, 113 kilometer. Semarang-Solo 32 kilometer. Sragen-Ngawi 55 kilometer. Wilangan-Kertosono 37 kilometer. Di Pulau Jawa, 1.404 kilometer jalur pantura, 1.197 kilometer jalur tengah, dan sekitar 881 kilometer lintas selatan siap dilalui. Sedangkan di Sumatera, sepanjang 224 kilometer Bakahuni hingga Tanjung Morawa siap digunakan. Di Sumatera Utara, 119 kilometer sudah dioperasikan sedangkan yang dapat difungsikan sepanjang 125 kilometer. Peningkatan kemampuan jalur jalan raya tersebut mengurangi beban arus mudik dan arus balik. Belum lagi pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi di luar Jawa dan Sumatera, bandar-bandar udara, pelabuhan dan dermaga, termasuk di daerah terpencil secara massif terus digerakkan.

Infrastruktur yang memadai, bagian dari jaring pengaman mobilitas warga, diikuti efek efisiensi secara ekonomi, dan menyaman-mengamankan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup rakyat. Jalan raya sebagai jaring pengaman ritual mudik setiap tahunnya.

(HM Idham Samawi. Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 13 Juni 2018)