DIY Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 13 Juni 2018 / 16:13 WIB

Maju Lagi di DPD, GKR Hemas Kawal UU Keistimewaan DIY

YOGYA, KRJOGJA.com - GKR Hemas akan mencalonkan lagi menjadi anggota DPD RI dapil DIY, periode 2019-2024. Ada beberapa alasan yang mendorong GKR Hemas untuk maju, salah satu yang utama adalah UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang sudah memasuki usia 6 tahun, belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara merata.

Kedepan, UU Keistimewaan DIY ini tetap membutuhkan pengawalan dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat.  "Tampilnya saya kembali sebagai anggota DPD RI periode mendatang antara lain bertujuan untuk mengawal UU Keistimewaan DIY ini dengan segala kemampuan yang ada," terang GKR Hemas saat acara buka bersama Tim Fasilitator Kampanye (TFK) DIY dan Kabupaten/Kota di Kraton Kilen Yogyakarta, Senin (13/6/2018).

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Alasan lainnya, menurut GKR Hemas, perjuangan DPD RI untuk menjadi penyeimbang antara kekuatan yang ada sampai hari ini belum selesai. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan gugatan mengenai kewenangan DPD RI (sesuai konstitusi) untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang Undang tentang daerah yang selama ini 'dikebiri' oleh DPR RI melalui UU MD3. 

Namun, keputusan MK itu hanya membatasi kewenangan pada tahap pembahasan, sementara kewenangan finalisasi masih berada di tangan DPR RI dan Pemerintah. Artinya kewenangan DPD RI dalam bidang legislasi belum utuh. "Untuk ini saya merasa terpanggil untuk tetap memperjuangkan dalam menuntaskan kewenangan DPD RI tersebut," katanya.

Alasan terakhir yang paling fundamental, menurut GKR Hemas, bahwa sistem politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia masih terdapat kelemahan disana-sini. Upaya untuk meluruskan kejanggalan-kejanggalan dalam konstitusi adalah melalui Amandemen. 

"Inilah salah satu alasan paling fundamen mengapa saya mencalonkan kembali adalah ingin mewujudkan adanya proses Amandemen UUD NRI 1945 secara komprehensif agar kedepannya anak cucu kita tidak lagi mendapatkan warisan konstitusi yang serba darurat dan mengambang. (Dev)