KOLOM Editor : Ivan Aditya Senin, 04 Juni 2018 / 10:18 WIB

Revivalisme Pancasila

AKSI teror medio Mei 2018ódimulai dari tragedi Rutan Mako Brimob kemudian disusul dengan aksi bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya. Lalu ledakan bom di Rusun Wonocolo Sidoarjo, dan aksi teroris di Mapolda Riauó memberikan konteks baru bagi gerakan kembali ke Pancasila di Indonesia. Pancasila yang sekian dekade lamanya kehilangan aura ideologis, karena rekayasa naratif, politisasi rezim Orde Baru, dan depolitisasi di fase awal era reformasi, kembali mengalami ‘kebangunan rohani’(revivalisme) dari kemunduran panjang.

Dalam catatan penulis, terdapat dua momentum yang patut dicatat sebagai penanda awal kebangunan tersebut. Pertama, narasi ‘empat pilar kebangsaan’ yang dicetuskan oleh MPR RI di bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas. Di tengah tensi politik yang tinggi dan terpolarisasi antara kubu koalisi pemerintah pimpinan SBY dan kelompok oposisi dengan Megawati, istrinya sendiri. Sebagai komandan, Taufiq bergerak aktif untuk membangun kesepahaman di level elite mengenai kelahiran Pancasila yang pada dekade itu masih dalam ‘sengketa akademis’ yang keras antara tanggal 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus. Hilirnya, MPR kemudian melembagakan ‘Sosialisasi Empat Pilar’ yang membuat narasinarasi Pancasila kembali mengisi ruang-ruang pendidikan non formal di hotel-hotel, gedung-gedung pemerintah, dan tempat-tempat pertemuan. Impak lain, tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati kelahiran Pancasila.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Kontroversi

Terlepas bahwa gagasan ‘empat pilar’ sendiri masih meninggalkan kontroversi yang melibatkan para akademisi, politisi, dan bahkan hakim Mahkamah Konstitusi hingga kini, ‘sosialisasi empat pilar’harus dicatat sebagai program intensif yang membuat narasi Pancasila kembali menguasai ruang-ruang publik. ‘Sosialisasi Empat Pilar’ yang pertama kali dihelat pada 2012 kini diselenggarakan dalam aneka format, mulai dari pelatihan, lokakarya, cerdascermat, hingga jambore dan perkemahan.

Kedua, rekurikulerisasi Pancasila dalam pendidikan formal. Sejak 2011, menguat diskursus di level publik, akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan pendidikan yang menggugat ‘hilangnya’ Pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ujungnya, Pancasila kembali masuk dalam Kurikulum 2013. Pada saat yang sama, terjadi perubahan nomenklatur mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam konteks semangat revivalisme itu, pemerintahan Joko Widodo telah mengambil kebijakan krusial untuk memberikan landasan politiko-yuridis bagi kanalisasi kebangkitan Pancasila sebagai ideologi. Salah satu penanda paling benderang adalah institusionalisasi Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang sekarang dinaikkan status kelembagaannya menjadi Badan (BPIP) melalui Perpres Nomer 7 Tahun 2018.

Apakah kebangunan rohani dalam bentuk kurikulerisasi Pancasila dalam pendidikan non formal dan formal serta institusionalisasi badan pembinaan khusus memadai untuk memfungsionalkan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja (working ideology)? Tentu belum. Dibutuhkan konsolidasi lebih lanjut dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui etos penyelenggara negara dan dalam bentuk kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Penegakan Hukum Pertama, kode dan teladan perilaku elite. Dalam konteks itu, diperlukan penegakan hukum atas politisasi sentimen SARA yang dilakukan oleh elite dan para politisi melalui politisasi agama, ujaran kebencian atas identitas liyan, intoleransi, kekerasan verbal atas dasar sentimen mayoritas untuk kepentingan politik elektoral. Integrasi kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila harus diletakkan melampaui kekuasaan politik yang diburu elite melalui kontestasi elektoral. UU Pemilu dan UU Pilkada sebenarnya telah memadai, namun diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, untuk ‘mengingatkan’ mereka agar meneladankan nilai-nilai Pancasila.

Penegakan hukum atas politisasi SARA dan sentimen lain yang relevan selama ini lebih banyak menyasar massa non elite. Sekadar contoh, terkait tragedi terorisme mutakhir misalnya, beberapa politisi dari parpol-parpol tertentu menyatakan bahwa aksi teror merupakan political gimmick, rekayasa, atau pengalihan isu. Mereka tak tersentuh penegakan hukum. Aparat hanya menjerat simpatisan dan afilian politik mereka yang mengekspresikan pandangan serupa di lini masa media sosial.

Kedua, kebijakan negara yang berorientasi pada realisasi atau ‘penarikan ke bawah’. Meminjam frasa Bung Karnoótujuan ultima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan mengonsolidasi revivalisme Pancasila dalam beberapa tahun terakhir. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan ekonomi akan memberikan basis yang solid bagi Pancasila sebagai ideologi nasional.

(Halili MA. Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi UNY. Direktur Riset SETARA Institute. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Juni 2018)