KOLOM Editor : Ivan Aditya Senin, 04 Juni 2018 / 09:54 WIB

WTP

PELABELAN status opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjadi barang mewah yang diburu. Pencapaian status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi kebanggaan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Berbagai strategi dan upaya dilakukan secara total untuk meraihnya. Dan beberapa hari ini,pemberitaan media dari pelbagai daerah mengenai raihan WTP mewarnai media. Namun demikian, adakah korelasi positif antara status opini laporan keuangan dengan kesejahteraan masyarakat?

Status opini tidak lain merupakan kesimpulan dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria. Yakni Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; Kecukupan pengungkapan; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tentu semua instansi ataupun pemda berharap mendapat opini yang terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini yang menjadi monster dan harus dihindari jika perlu dengan cara kotor adalah status opini Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (PMMP) apalagi opini Tidak Wajar (TW). Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di negeri ini.

Sangatlah wajar jika instansi ataupun pemda merasa bangga tatkala meraih Opini WTP. Tidak sedikit pencapaian opini tersebut dipublikasikan secara masif, bahkan melalui iklan dimedia masa, yang tentunya diharapkan menaikan citra institusi ataupun pemda, termasuk citra diri pucuk pimpinannya.

Tidak sedikit publik yang menganggap bahwa opini WTP mencerminkan pencapaian substansi kinerja pembangunan yang berarti berkorelasi erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari serangkaian hasil pengujian korelasi secara empiris yang dilakukan Widayanti (2017) dapat dibuktikan bahwa hubungan antara opini hasil audit BPK dengan kesejahteraan masyarakat masih lemah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, tidak serta merta diikuti dengan keberhasilan kinerja pemerintah daerah begitu pun sebaliknya. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Asmoko (2014) bahwa tidak terdapat hubungan antara opini audit BPK dengan hasil evaluasi laporan kinerja yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang tidak signifikan. Padahal secara konseptual harusnya ada korelasi kuat dan positif antara kinerja keuangan dengan kesejahteraan masyarakat.

Temuan studi tersebut di atas menjadi poin penting bagi publik agar tidak terkesima citra pencapaian opini WTP atas laporan keuangan. Dan seharusnya lebih bangga atas pencapaian kinerja atas tugas utama pemerintah dan pemda yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti opini WTP tidak penting, namun jauh lebih substantif tatkala pencapaian kinerja peningkatan kesejahteraan yang diutamakan.

Secara statistik, pencapaian kesejahteraan akan terlihat dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berkurangnya indeks ketimpangan pembangunan (Indeks Gini), ataupun turunnya rasio penduduk miskin. Lemahnya korelasi antara Opini WTP dengan kesejahteraan terindikasi dari banyaknya daerah yang mendapatkan label WTP namun jawara dari sisi rasio penduduk miskin. Beberapa provinsi serta beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, berada dalam posisi demikian.

Kondisi sosial ekonomi yang terjadi dalam lima tahun terakhir belumlah membanggakan. Meskipun dari sisi statistik terjadi perbaikan kesejahteraan dari indikator pembangunan manusia, angka kemiskinan, dan tingkat kesenjangan. Pemerintah dan pemda harus lebih fokus pada penyelesaian masalah utama pembangunan. Kinerja yang lamban dalam penurunan rasio kemiskinan maupun ketimpangan sudah menjadi amunisi ampuh bagi oposisi untuk meraih simpati politik, apalagi kalau pemerintah dan pemda gagal dalam pencapaian target indikator sosial tersebut. All out dalam meningkatkan kesejahteraan jauh lebih strategis dan menjadi prioritas daripada pencapaian opini atas laporan keuangan.

(Ahmad Ma’ruf. Prodi Ilmu Ekonomi UMY, pengurus ICMI dan ISEI DIY dan peneliti Inspect. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Juni 2018)