Tanggung Jawab Partai

PENYELENGGARAAN pemilihan umum (pemilu) telah melalui fase yang cukup panjang. Mulai pemilu pertama Indonesia adalah pada tahun 1955 yang memilih DPR dan Anggota Badan Konstituante. Pengalaman panjang penyelenggaraan pemilu itu telah menghasilkan berbagai perbaikan sistem, meskipun baru menyentuh pada persoalan demokrasi prosedural. Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya, yang sebelumnya berada di bawah badan eksekutif secara langsung, kini telah menjadi lembaga negara independen. Begitu pula halnya dengan Bawaslu, yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang KPU dan kewenangan yang sangat terbatas. Kini bahkan Bawaslu telah menjadi lembaga negara semi peradilan yang juga independen.

Kalau kita perhatikan penyelenggaraan pemilu saat ini, sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Selain memiliki KPU yang semakin independen, juga ada Bawaslu yang senantiasa memperlihatkan progresnya dari waktu ke waktu. Ada juga Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berada pada rel etika dan moral, sehingga jaminan atas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil benar-benar dapat terwujudkan. Potensi terjadinya kecurangan dalam bentuk suap, gratifikasi atau berbagai pelanggaran lain memang bukan tidak mungkin. Namun dengan sistem yang ada sekarang ini, kecurangan itu tidak akan mudah dilakukan.

Karena itu, harapan dan tumpuan atas penyelenggaraan pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin berintegritas dan berkompetensi, kita letakkan pada pundak partai politik (perpol). Mengapa partai? Karena partailah yang menyediakan sumber daya manusia yang akan diajukan ke KPU untuk dinyatakan sebagai calon dan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, partai bertanggung jawab menyalurkan kader-kader terbaik mereka untuk berkompetisi menjadi pemimpin-pemimpin rakyat. Kalau di kemudian hari kader yang mereka ajukan itu ternyata korup, maka partai lah yang seharusnya malu dan bertanggung jawab. Karena sistem perkaderan yang mereka bangun telah gagal melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas. Begitu pula kalau kader-kader itu sering bolos sidang, main perempuan dan lain sebagainya, partai politik pula lah yang memiliki tanggung jawab besar atas kegagalannya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir seluruh jabatan publik di negeri ini melibatkan peran partai politik, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka di parlemen. Menjadi pimpinan Komisi Yudisial, KPK, Hakim MA, Hakim MK, BPK, dan lain sebagainya harus terlebih dahulu melewati parlemen, baik dalam bentuk fit and proper test maupun hanya berupa persetujuan atau pertimbangan semata. Maka wajar saja, jika banyak pihak yang beranggapan bahwa keterpurukan Bangsa Indonesia saat ini disebabkan oleh gagalnya perkaderan partai politik, sehingga yang tampil adalah kader-kader yang menghalalkan segala cara untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan, bahkan dengan menggadaikan martabatnya sekalipun.

Mau tidak mau partai politik dituntut untuk menghentikan berbagai transaksi politik yang merugikan kepentingan rakyat dan negara. Cara yang paling relevan untuk saat ini adalah dengan mengajukan calon pemimpin rakyat yang telah teruji baik integritas maupun kapasitasnya, tentu bukan yang mantan napi koruptor. Maka berhentillah mengajukan calon yang dapat memberikan setoran paling besar kepada partai, berhentilah mengajukan calon hanya baik popularitasnya semata. Dan berhentilah mengajukan calon yang hanya karena adanya kedekatan moral saja.

(Despan Heryansyah SHI MH. Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 2 Juni 2018)

Tulis Komentar Anda