Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 28 Mei 2018 / 14:21 WIB

YLKI Desak Kemenag Buat Standar untuk Biro Umrah, Ini Alasannya

JAKARTA, KRJOGJA.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuat standar kontrak perjanjian bagi para biro penyelenggara ibadah umrah. Hal itu terkait 22ribu aduan dari konsumen yang gagal berangkat umrah.

"Ini diperlukan guna menutup celah bagi para biro umrah membuat perjanjian yang merugikan konsumen. Sebab (permasalahan) itu berasal dari kontrak perjanjian, kalau (ada standarisasi) kontrak perjanjian dia langgar nanti yang diberikan sanksi si biro umrah," kata Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

BACA JUGA :

Berani Komersilkan Umroh, Izin PPIU Bakal Dicabut

Kemenag Resmi Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp20juta

Marak Penipuan, AMPHURI Dukung Pembentukan Satgas Umrah

Menurut Tulus karena banyak kontrak perjanjian yang tidak fair dan merugikan para calon jemaah umrah.  Dalam kontrak perjanjian yang selama ini ada,  banyak pasal-pasal yang sengaja diselundupkan oleh biro umrah untuk mengelabuhi calon jemaah umrah.

"Kemenag harus membuat (kontrak perjanjian) itu yang seragam, berikan kepada seluruh biro umroh dan menjadi mandatory dan mungkin hanya pasal-pasal tertentu yang bisa dbuat oleh produsen," tutur Tulus.

Tulus menjelaskan sejumlah ketidakadilan bagi konsumen dalam kontrak perjanjian yang dibuat oleh biro umrah selama ini, misalnya soal pembatalan perjalanan yang oleh biro umrah langsung dinyatakan uang yang disetorkan otomatis hangus. Selain itu, rute perjalanan yang tidak jelas. 

Tulus menyebut kerap kali para calon jemaah umrah dijanjikan berangkat dengan rute Jakarta-Madinah, namun kenyataannya berubah menjadi Jakarta-Mekkah. Selain itu, sebaiknya  Kemenag membuat tarif referensi perjalanan umrah. 

"Saat ini banyak tarif yang ditawarkan oleh biro umrah yang tidak rasional, apalagi yang memberikan tarif sangat murah dengan berbagai diskon. Kemenag belum pernah menetapkan tarif referensi untuk penyelenggaraan ibadah umrah. Itulah menurut saya keteledoran pemerintah, ketika umrah menjadi booming tapi tidak membuat tarif referensi, macam tarif batas bawah dan atas," kata Tulus. (Ati)