KOLOM Editor : Ivan Aditya Jumat, 25 Mei 2018 / 15:16 WIB

DPT dan Partisipasi Pemilih

PARTISIPASI pemilih selalu menyediakan sisi-sisi menarik untuk dikaji. Dalam ranah teoritik demokrasi prosedural, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting di samping adanya kompetisi maupun kebebasan politik dan sipil (Sorensen, 2003:19). Dalam ranah praksis, tingkat partisipasi masyarakat akan menawarkan manfaat yang beragam bagi stakeholders di dalamnya.

Bagi penyelenggara hal itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan berbagai tahapan pemilu atau pilkada. Bagi peserta, dapat digunakan sebagai tolok ukur efektivitas strategi pemenangan pemilu. Sementara bagi kalangan akademisi, dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan input kebijakan kepemiluan berbasis riset sehingga penyelenggaraan pemilu atau pilkada menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Teori klasik yang sering dijadikan rujukan dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah teori Milbrath (1965) yang membagi faktor yang mempengaruhi partisipasi ke dalam faktor pendukung dan penghambat. Sayangnya, faktor administratif belum muncul di sana. Elemen itu penting karena di Indonesia faktor administratif, terutama validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat mempengaruhi angka partisipasi pemilih. DPT valid ditandai dengan nihilnya pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar, dan nihilnya warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun justru tidak terdata dalam DPT (Marom, 2017).

DPT menjadi isu yang bisa dipastikan muncul dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu baik nasional maupun Pilkada. Di Pemilu 2009, menurut data Kemitraan (2011) jumlah pemilih tidak terdaftar dan pemilih siluman diperkirakan mencapai sekitar 31 juta pemilih. Di Pemilu 2014, terdapat permasalahkan datadata pemilih yang berubah drastis antara data yang masih di tingkat DPT hingga data tingkat sistem data informasi pemilih yang kemudian dipermasalahkan Bawaslu (Purbolaksono, 2018).

Dalam Pilkada 2018 persoalan DPT masih saja muncul. Padahal Pilkada 2018 strategis karena lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017. Pilkada 2018 ini juga melibatkan daerah-daerah yang memiliki basis-basis pemilih terbanyak di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerahdaerah yang dianggap rawan seperti Papua. Selain itu DPT yang digunakan untuk Pilkada 27 Juni mendatang akan dipergunakan juga sebagai dasar DPT pada Pemilu 2019 nanti. Semakin banyak daerah yang validitas DPT-nya diragukan, akan berpengaruh terhadap kualitas dan legitimasi pemilu 2019.

Problem mendasar dalam DPT Pilkada 2018 terletak pada proses administrasi kependudukan bernama e-KTP yang dikawinkan dengan proses verifikasi daftar pemilih. Proses perekaman data kependudukan atau e-KTP yang menjadi ranah Kemendagri itu menjadi bagian dari proses pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU. Jika semua berjalan ideal, data yang dihasilkan akan meningkat validitasnya. Sayangnya kegagalan Kemendagri mencapai target penyelesaian e-KTP berdampak serius terhadap validitas data pilkada. Bahkan dapat berpotensi menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat.

DPT yang valid sebenarnya bukan hanya tanggung jawab KPU maupun Kemendagri semata. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan validitasnya. Media massa maupun kelompok masyarakat sipil mempunyai peran strategis untuk terus memprovokasi masyarakat agar mau mencermati daftar pemilih, mendaftar dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih. Yang tidak kalah penting, KPU dan Kemendagri harus terus meningkatkan akurasi proses sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan DPT. Jangan sampai kurang validnya DPT justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memenangkan pilkada dengan cara-cara yang curang dan tidak demokratis.

Pengalaman hampir dua dekade penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan pilkada seharusnya menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu serta seluruh stakeholders yang terkait penyusunan DPT ini. Indikator keberhasilannya sebetulnya sederhana saja: validitas data pemilih akan semakin besar dan tingkat kesalahan akan semakin kecil. Sehingga partisipasi pemilih secara kuantitas maupun kualitasnya meningkat, agar selebrasi kedaulatan rakyat di Indonesia dapat lebih membahana. Selanjutnya, pilkada mampu menjadi mekanisme legitimatif untuk menghasilkan pemimpin daerah sesuai harapan masyarakat.

(Tunjung Sulaksono MSi. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 25 Mei 2018)