KOLOM Editor : Ivan Aditya Kamis, 24 Mei 2018 / 22:41 WIB

Dana Desa

PEMERINTAH terus berupaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan hakiki dimana seluruh lapisan rakyat dapat menikmatinya. Bukan kesejahteraan semu yang hanya diperoleh segelintir pihak. Paradigma pemerataan kesejahteraan itulah yang melatarbelakangi munculnya dana desa yang kini memasuki tahun ke-4. Seperti diberitakan KR (20/5), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan penyaluran dana desa tahap pertama masih berjalan hingga pekan ketiga Juni 2018. Hingga awal Mei 2018, penyaluran tahap pertama Dana Desa ke daerah sudah mencapai 97,18% (dari total Rp 12 triliun atau senilar Rp 11,6 triliun).

Sri Mulyani, dalam pengantar Buku Pintar Dana Desa, mengatakan setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun (rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta). Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun (rata-rata setiap desa mendapat Rp 628 juta). Dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 60 triliun (rata-rata setiap desa mendapat Rp 800 juta).

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Menurut Menteri Keuangan RI, dari hasil evaluasi Dana Desa sudah menghasilkan sarana/prasarana. Terciptanya 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung. Dana desa yang digelontorkan pemerintah bermanfaat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran, kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (2017: iv).

Tahun 2018, Presiden Jokowi memberi pengarahan, alokasi dana desa akan difokuskan pada sektor padat karya. Salah satunya melalui proyek infrastruktur di desa. Jadi pekerja yang akan melaksanakan proyek infrastruktur berasal dari masyarakat desa setempat. Sehingga berkontribusi bagi pengurangan pengangguran di desa. Penelitian Institute for Research and Empowerment (IRE) menjelaskan, kehadiran UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi re-demokratisasi desa.

Peraturan ini memberikan perubahan revolusioner bagi desa dalam sistem NKRI. Kemampuan desa dalam mengembangkan diri menjadi diakui. Peraturan ini pun menyadari dua hal pokok dari desa. Pertama rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal usul. Kedua, subsidiaritas atau kewenangan desa untuk menetapkan kewenangannya sendiri yang bersifat lokal desa (2017: 18). Dengan UU ini, dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Terkait isu kemiskinan, kita perlu melihat karakteristik kemiskinan di DIY. Secara proporsi, rumah tangga miskin memang lebih banyak di desa. Tetapi secara jumlah, orang miskin di perkotaan lebih besar. Kemiskinan yang hadir di desa harus menjadi fokus utama dalam merancang program-program yang menggunakan dana desa. Sehingga dana desa dapat tepat sasaran dan memberi dampak besar bagi kesejahteraan. Desa yang maju dan makmur akan berpengaruh dalam membendung laju urbanisasi.

Masalah lain yang perlu diperhatikan, perlu kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan dana desa. Kini, semakin mudah mencari best practice desa-desa yang berhasil dan sukses. Bahkan di Yogyakarta, banyak desa-desa yang berhasil memanfaatkan dana desa dan menjadi rujukan desa-desa lain. Para kepala desa dan perangkatnya tidak perlu khawatir untuk melakukan terobosan program yang memang sesuai dengan ciri khas desanya. Selama program penggunaan dana desa telah dirancang sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, bisa langsung dieksekusi.

Pelibatan masyarakat menjadi kunci penting. Sebab masyarakat adalah ujung tombak yang akan melaksanakan program-program yang berasal dari dana desa. Jangan menganggap masyarakat desa sebagai objek, melainkan sebagai mitra untuk mencapai tujuan bersama. Dengan cara inilah, dana desa bisa berdampak bagi kesejahteraan.

(Rachmanto MA. Tenaga Ahli Muda pada Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 23 Mei 2018)