KOLOM Editor : Ivan Aditya Senin, 21 Mei 2018 / 21:53 WIB

Setelah Duapuluh Tahun

KETIKA banyak orang bersorak-sorai usai mendengar pernyataan pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, yang mereka rayakan bukan hanya mundurnya seorang pemimpin otoriter. Lebih dari itu, yang mereka rayakan adalah peluang untuk melakukan perubahan sistem politik secara menyeluruh, menuju keadaan yang lebih baik. Dua di antara semangat reformasi saat itu adalah: Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta demiliterisasi.

Pertanyaannya: duapuluh tahun setelah sorak-sorai itu, sudahkah kita selesai memberantas KKN dan menuntaskan demiliterisasi? Mari kita lihat apa yang sejauh ini telah terjadi, dan apa yang sebaiknya kita lakukan ke depan.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Banyak hal positif yang telah kita capai. Namun kali ini saya ingin menyoroti sisi negatif yang terjadi dalam dua semangat reformasi itu. Duapuluh tahun sejak reformasi, korupsi nampaknya justru makin meluas, terutama yang dilakukan para aktor elektoral. Banyak sekali kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyenggol pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu. Mega-korupsi e-KTP juga jelas sangat terkait dengan para pemain dalam politik kepartaian dan pemilu.

Yang juga penting dicatat: korupsi di masa lalu adalah pekerjaan elite politik di lingkup terbatas. Tapi sekarang korupsi meluas menjadi praktik yang menyebar dan berlangsung di banyak lingkup. Praktik jual-beli suara menjelang pemilu, misalnya, bisa terjadi karena banyak pemilih yang lebih suka berhubungan secara pra-bayar dengan para kandidat politisi. Mental korup sudah menjangkiti banyak orang, bukan hanya mereka yang memegang kuasa seperti dalam cara pandang Actonian.

Nepotisme juga tak bisa sepenuhnya dihilangkan. Bahkan sejak tahun 1999 bermunculan dinasti-dinasti politik di lingkup lokal, yang memanfaatkan pemilu untuk membeli legitimasi dari rakyat. Di kawasan-kawasan yang kaya dengan sumberdaya alam ekstraktif, muncul orang-orang kaya baru yang mampu membeli apapun yang mereka inginkan, termasuk kekuasaan politik untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Tidak efektifnya sistem rekrutmen di partai politik membuat orangorang kaya semacam itu mudah menentukan siapa yang akan duduk menjadi gubernur, bupati atau walikota.

Bagaimana dengan demiliterisasi? Militerisme secara formal sudah berhasil dihapuskan, untuk digantikan dengan supremasi sipil sambil memberi dorongan pada militer untuk menjadi kekuatan pertahanan yang kuat dan profesional. Tapi militerisme tak sepenuhnya lenyap dari relasi kuasa di berbagai tingkat. Sejak kita mulai menerapkan presidensialisme secara utuh dengan cara memilih presiden secara langsung, kekuatan tokoh militer dan cara pikir militerisme di ranah sipil tetap tak bisa dibendung. Hingga hari ini, Jokowi masih dikelilingi makin banyak jenderal purnawirawan yang membuatnya rentan pada tekanan kepentingan militerisme di ranah sipil.

Di tingkat lokal peran-peran militer dalam bisnis dan politik juga tak sepenuhnya bisa dibersihkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa pencapaian dua semangat reformasi di atas tak perlu menunggu lebih lama lagi? Langkah kunci yang harus diperkuat adalah pengawasan oleh masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung. Masyarakat harus berhenti menyibukkan diri dalam urusan dukungmendukung politisi yang sejak tahun 2014 sangat menghabiskan energi. Kesibukan dalam dukung-mendukung politisi ini membuat masyarakat tak mampu mengembangkan kontrol terhadap pemegang kekuasaan.

Setiap kritikan dari masyarakat terhadap kekuasaan di berbagai ranah cenderung disambut oleh bantahan dari elemen masyarakat yang lain (kadang alamiah, kadang digerakkan). Ketika antarelemen masyarakat sibuk saling menegangkan dukungan atau penolakan terhadap politisi, di saat itu pulalah para pemegang kekuasaan bebas melenggangkan semua perbuatan yang menggerogoti semangat reformasi.

Duapuluh tahun menunggu itu sudah terlalu lama. Hari ini kita harus memulai langkah final untuk memastikan bahwa semua urusan dan lembaga publik berada di bawah pengawasan masyarakat. Sebagaimana yang dikehendaki oleh reformasi politik tahun 1998.

(Abdul Gaffar Karim. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 21 Mei 2018)