Egosentrisme Legislasi dalam RUU Antiterorisme

SESAAT setelah bom meledak dan membawa puluhan korban, warga pun menengok pada sisi penegakan hukum. Bangsa ini sadar, akar kebuntuan melawan terorisme terletak pada perangkat peraturan peraturan perundang-undangan yang sudah out of contex.

Kita punya UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut lahir pascatragedi Bom Bali 2002. Artinya sudah 15 tahun produk legislasi tersebut tidak mengikuti dinamika sosio antropologis dan dialektika ideopolitik yang sangat cepat. Aktor-aktor terorisme sudah berubah dan bermetamorfosa seakan menjadi gerakan keagamaan yang sistematis. Trend dan jaringannya juga sudah menjadi global movement yang merasuk ke seluruh lapisan masyarakat dunia.

Tapi di lain sisi norma hukum yang dipakai untuk menjawab ancaman terorisme sudah out of date. Dalam teori hukum, hukum harus bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Hukum tidak boleh stagnan, dan harus responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Perubahan

Begitu juga dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ada beberapa perubahan norma yang harus segera disahkan. Pertama, melibatkan peran TNI. Bukan berarti peran TNI dalam agenda pemberantasan terorisme adalah menginjak supremasi sipil, atau menghidupkan cara-cara militerisme orde baru. Peran TNI tetap diawasi dan dikontrol oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Tidak ada peran TNI yang tanpa batas. Sekali lagi, kejahatan terorisme kategorinya bukan kriminal biasa. Tapi sudah mengancam kedaulatan ideologi dan politik. Sehingga memberi ruang TNI untuk mempertahankan kedaulatan adalah hal yang proporsional.

Kedua, poin revisi UU antiterorisme harus memperluas peran aparat kepolisian untuk bertindak preventif. Mengawasi, menindak dan membubarkan organisasi yang patut diduga potensial berjejaring dengan aktor-aktor terorisme. Walaupun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan melalui proses peradilan. Tetapi penahanan terhadap orangorang yang berafiliasi kepada jaringan terorisme juga harus dilakukan. Perdebatan soal HAM para terduga jaringan teroris tetap dikedepankan, tetapi mencegah aksi teror yang mengancam nyawa rakyat juga lebih utama.

Pendekatan internal security act (ISA) dapat diterapkan. Seseorang yang diduga membahayakan keamanan, berpotensi menadi kader dan jaringan terorisme dapat langsung ditahan dalam kurun waktu tertentu. Ketentuan tersebut berlaku efektif di negeri tetangga Malasyia, yang sekaligus menutup ruang gerak jaringan dan regenerasi terorisme. Norma inilah yang mungkin masih ditentang oleh para aktivis HAM, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 (a) Revisi UU Antiterorisme. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyidik atau penuntut umum diperbolehkan mencegah dan menempatkan orang yang diduga teroris di suatu tempat selama enam bulan dalam rangka penanggulangan terorisme. Tentu pasal tersebut menyisipkan satu kelemahan, yakni bisa disalahgunakan rezim penguasa untuk tujuan membungkam kritik.

Ketiga, proporsi peran antara BNPT, TNI, Polri dan unsur lainnya harus proporsional, dan tidak tumpang tindih, apalagi berebut anggaran dan kewenangan. Bahkan dengan pembagian kewenangan yang proporsional, penanganan terorisme dari hulu sampai hilir, bisa dikerjakan dengan holistik, tidak partikularistik, sebagaimana yang selama ini terjadi.

Egosentrisme

Jangan ada fraksi yang seolah-olah membela kelompok radikal, dengan menolak peran TNI dan aparatur lain mengawasi kegiatan organisasi yang radikal. Di sisi lain, jangan ada fraksi atau gerbong politik yang saling menuding bahwa ada kekuatan politik yang melindungi jaringan Islam radikal. Politisasi isu terorisme adalah wajah betapa tidak matangnya elite politik dalam berdemokrasi.

Pansus tak tuntas mendefinisikan apa itu terorisme, karena persoalan egosentrisme. Jangan jadikan isu terorisme untuk alat kampanye, media merebut simpati masa. Salus populoli suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan kedepankan egosentrisme dalam kerja-kerja legislasi.

Mungkinkah akan segera diketok revisi UU antiterorisme, di saat para wakil rakyat sibuk di tahun pencitraan politik. Ataukah Perppu dari Presiden yang akan lahir lebih dahulu. Karena lahirnya Perppu antiterorisme akan memberi kabar, bahwa kinerja legislatif tak pernah memuaskan. Berkali-kali nyawa rakyat terancam oleh bom, tak kunjung lahir produk legislasi yang menyelamatkan bangsa ini dari kebiadaban terorisme.

(Gugun El Guyanie. Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga dan Sekretaris PBH PWNU DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 17 Mei 2018)

Tulis Komentar Anda