Kemendagri Terbitkan Peraturan Baru

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menjelang Pilkada serentak 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 untuk memastikan pembangunan keberlanjutan di daerah. Tjahjo menyebut beleid ini bisa dijadikan instrumen yang dapat memandu pemimpin daerah baru yang terpilih untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Diharapkan instrumen regulasi ini menjadi solusi penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dalam jangka waktu enam bulan setelah dilantik, pemimpin daerah yang baru harus menyusun RPJMD tahun 2019-2023. Tjahjo berharap dalam penyusunannya RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD yang dipadu dengan KLHS, menurut Tjahjo memastikan pengawasan lingkungan hidup dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi masa depan.

"Saya berharap Perda RPJMD 2019-2023 yang akan di tetapkan oleh Kepala Daerah terpilih bersama-sama dengan DPRD, lebih berkualitas. Dan juga jangan lupa berwawasan lingkungan," kata Tjahjo. (*)

Tulis Komentar Anda