Solo Kembali Peroleh Opini WTP

Ilustrasi. Foto: Dok

SOLO (KRjogja.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pada tahun anggaran 2017. Selama tujuh tahun sebelumnya secara beturut-turut, Pemkot Solo juga memperoleh predikat sama, terkait laporan keuangan penggunaan anggaran yang dinilai transparan, akurat, jelas, dan tepat.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menjawab wartawan, di Balaikota, Rabu (16/5) mengungkapkan, capaian prestasi tersebut, lebih sebagai hasil kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing. Dia berharap, opini WTP yang diraih selama delapan tahun berturut-turut ini, dapat dipertahankan, sekaligus menjadi pemacu semangat serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, pria yang akrab disapa Rudy ini, juga meminta kelompok-kelompok masyarakat yang kebetulan memperoleh kucuran bantuan dana dari pemerintah, bisa memberikan laporan penggunaan anggaran sebaik mungkin sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, laporan keuangan yang dibuat kelompok-kelompok masyarakat atas penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah, masih memerlukan koreksi-koreksi, meski tidak terlalu signifikan.

Seberapapun besar anggaran yang diperoleh masyarakat dari pemerintah, tegasnya, mesti dilaporkan secara transparan, akurat, jelas, dan tepat, sehingga dapat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan pemeriksaan. Ini bukan persoalan besar atau kecil nominal anggaran, namun lebih pada kedisplinan dan ketepatan penggunaan serta pelaporan keuangan. Dia tak ingin, opini WTP yang diraih selama delapan tahun berturut-turut ini terlepas, hanya karena penggunaan dan pelaporan keuangan kendati daklam nominal kecil.

Demikian halnya, Ketua DPR Solo, Teguh Prakosa meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Solo, serta kelompok masyarakat yang memperoleh kucuran dana dari pemerintah, kian meningkatkan kinerja, sehingga penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif dan efisien sesuai program yang direncanakan. Opini WTP yang diraih selama delapan tahun berturut-turut, menurutnya, merupakan prestasi luar biasa, terutama terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. (Hut)

Tulis Komentar Anda