Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 16 Mei 2018 / 21:11 WIB

2017, NEGARA NGIRIT RP 41,15 T

Pemda dan K/L Diharapkan Pakai Aplikasi 'Simda'

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengharapkan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat mengimplementasikan e-performance based budgeting. 

Terhadap kabupaten/kota yang belum mengimplementasikannya, atau hanya menggunakan e-budgeting saja, dapat segera menggunakan aplikasi manajemen keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah digunakan oleh kurang lebih 365 pemerintah kabupaten/kota

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Hal itu dikatakannya dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (16/05). 

Acara tersebut dihadiri oleh Sestama BPKP Dadang Kurnia yang mewakiliki Kepala BPKP, Deputi bidang pengawasan BPKP Gatot Darmanto, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  (RBKunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja,  perwakilan Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, 11 Sekda kabupaten/kota, para pejabat kementerian dan lembaga, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PANRB.
  
Dari hasil evaluasi Kementerian PANRB atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), baik pemerintah pusat (kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan kita tidak efektif dan efisien. Tahun 2016, masih terdapat potensi pemborosan sebesar Rp 392,87 Triliun rupiah. 

"Namun, dengan implementasi e-performance based budgeting di beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kini telah terwujud efisiensi atas anggaran sebesar minimal 41,15 Triliun rupiah pada tahun 2017,” ujar Asman.

Pemborosan itu tak lepas dari kenyataan bahwa penetapan besaran anggaran masih seperti 'bagi-bagi kue' semata, tanpa melihat prioritas pembangunan yang akan dicapai. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran hanya berfokus pada kemana uang itu dibelanjakan, belum sepenuhnya dikaitkan dengan manfaat apa yang telah dihasilkan. 

"Akibatnya, banyak sekali dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak prioritas dan sama sekali tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuh Menteri. (Ati)