Anatomi Kekerasan

KEKERASAN demikian brutal acap terjadi di sekitar kita. Apapun motif di balik setiap peristiwa semacam itu, instrumentasi kekerasan sadis dan brutal tidak pernah bisa kita terima dengan akal sehat dan hati nurani yang jernih. ëKulturí kekerasan tentu tidak bisa kita benarkan. Bagi manusia, kekerasan dan sadisme bukanlah respons otentik dan spontan yang bisa muncul tiba-tiba dan diekspresikan begitu saja. Yang demikian itu merupakan insting hewani.

Kita harus merefleksikan bahwa bibit-bibit kekerasan sebenarnya sudah banyak tumbuh di lingkungan pendidikan kita, baik di lembaga pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat. Sehingga kelompok-kelompok teroris itu hanya perlu menyemai bibit-bibit kekerasan yang pernah dialami oleh para pelaku di lingkungan pendidikan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis lima tahun yang lalu dalam konteks pendidikan formal di sekolah, penulis menemukan adanya anatomi kekerasan di lingkungan pendidikan. Anatomi kekerasan tersebut dapat dikonstruksi dari beberapa aspek, yaitu aktor, locus dan bentuk, serta faktor determinan kekerasan.

Aktor kekerasan dalam pembelajaran meliputi pemerintah, guru, dan siswa. Pemerintah terlibat dalam beberapa kekerasan simbolik dalam pembelajaran, khususnya dalam bentuk konten kekerasan simbolik, khususnya dalam bentuk kekerasan-kekerasan yang terdapat dalam buku teks. Beberapa buku teks yang ditulis berdasarkan kurikulum formal, baik sebagai muatan nasional maupun muatan lokal memuat konten kekerasan. Seperti pembunuhan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Kesalahan di balik konten kekerasan dalam buku pelajaran tersebut tidak dapat dilimpahkan hanya kepada penulis, apalagi guru pengguna buku di sekolah. Dalam beberapa kasus sebelumnya, buku-buku ‘bermasalah’ yang dikonsumsi guru-guru dan para murid di sekolah telah dinyatakan lolos penilaian dan secara formal telah mendapat label ëBerstandar Nasionalí. Kelalaian pihak pemerintah terutama terjadi dalam bentuk lemahnya mekanisme penilaian sekaligus lemahnya kinerja penilai buku.

Di samping pemerintah, kekerasan juga dilakukan oleh guru. Beberapa kekerasan yang dilakukan oleh guru dapat berupa kekerasan verbal, fisik, dan psikis. Kekerasan verbal biasanya dalam bentukbentuk kata-kata kasar, seperti ëbodohí, ëgilaí, ëga cerdas!í, ëtolol!í, dan lain sebagainya. Kekerasan verbal semacam itu ikut berkontribusi bagi penciptaan lingkungan bagi kekerasan yang lebih besar dan ekspresif.

Kekerasan fisik sering terjadi dalam bentuk tindakan menampar siswa, melempar penghapus, menjorokkan kepala siswa, membanting pintu, menggebrak meja, dan lain sebagainya. Selain itu, kekerasan psikis juga dilakukan guru seperti mengintimidasi siswa dengan ancaman-ancaman seperti ‘strap’, pemberian nilai jelek, dan sebagainya.

Aktor kekerasan yang lain juga siswa. Siswa kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa lainnya. Kekerasan tersebut misalnya berupa bullying, pelecehan fisik, dan lain sebagainya. Aspek yang kedua, yaitu locus kekerasan dalam pembelajaran, pada umumnya terdapat di dalam ruang-ruang kelas, baik itu dalam bentuk materi pembelajaran, atau dalam bentuk perilaku kekerasan nyata di dalam kelas. Keberadaan kelas sebagai ruang kekerasan jelas merupakan sebuah ironi bagi dunia pendidikan.

Dalam penelitian yang sama, penulis juga mengidentifikasi aspek faktor determinan kekerasan di dalam praktik pembelajaran. Antara lain kelalaian, seperti kekerasan simbolik yang terjadi di lingkungan pendidikan akibat kelalaian dari pemerintah dan dinas terkait, serta pihak guru dan sekolah. Selain itu, ada faktor lemahnya kesadaran dan kompetensi guru, terutama kompetensi spiritual dan sosial. Sebagian guru bahkan tidak sadar tindakan yang diambil dapat mengkonstruksi karakter dan watak kekerasan dalam diri siswa. Di samping itu, ada juga faktor balas dendam di balik kekerasan, terutama oleh siswa terhadap teman siswa lainnya.

Sebagai catatan akhir, artikel pendek ini ingin mengingatkan bahwa dunia pendidikan ikut berkontribusi bagi meluasnya kekerasan di tengah masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan segera kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang melimitasi praktik kekerasan hingga di titik nol.

(Dr Suharno MSi. Analis Kebijakan Pendidikan, Dosen FIS dan Kaprodi S2 PPKn PPs UNY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 18 Mei 2018)

Tulis Komentar Anda