Pendidikan Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 15 Mei 2018 / 21:09 WIB

Pemerintah Siapkan Tunjangan 10.000 Dosen

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) memberi kesempatan bagi 10 ribu dosen mengikuti sertifikasi sekaligus menyiapkan tunjangannya.

"Dosen saat ini belum mampu memanfaatkan peluang yang ada, ada 10 ribu keran yang kita buka namun di tahun lalu hanya terpenuhi 9.000 dosen saja.  Dengan memiliki sertifikasi ini menunjukan bahwa dosen tersebut sudah layak berpredikat profesi," ungkap Menristek Dikti Muhamad Nasir di Jakarta,Senin (14/05/2018).

Menteri Nasir menjelaskan bila sudah tersertifikasi tahun depan ada tunjangan bagi 10 ribu dosen. "Pada tahun ini, kami menyediakan sebanyak 90.000 beasiswa untuk Bidikmisi dan 130.000 beasiswa untuk PPA. Kecenderungannya setiap tahun kuotanya terus meningkat," kata Menristekdikti

Untuk PPA, jumlah kuota pada tahun ini sebanyak 130.000 beasiswa dan hampir separuhnya diberikan kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta (PTS).

"Dari 130.000 tersebut, sekitar 60.000 disebar ke PTS, termasuk PTS yang ada di wilayah Lampung. Jadi, beasiswa itu tidak hanya untuk mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN)," kata Nasir.

Nasir juga menjelaskan bahwa kebijakan menghadapi era revolusi industri 4.0 juga terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa strategi.

Dia mengatakan bahwa pihaknya melakukan reorientasi kurikulum, seperti melakukan literasi baru, meningkatkan kegiatan kepemimpinan dan bekerja dalam tim, kewirausahaan dan magang agar diwajibkan, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan metode hybrid/blended learning yang bisa diterapkan dengan sistem pembelajaran daring (SPADA), serta pembentukan unit khusus life long learning di perguruan tinggi.

Ia menyatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan inovasi pembelajaran berbasis digital akan terus ditingkatkan untuk merespons era disrupsi teknologi revolusi industri 4.0.

Nasir menambahkan bahwa beasiswa tersebut bertujuan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK). Saat ini APK pendidikan tinggi masih pada angka 31,5 persen. (Ati)