Berani Komersilkan Umroh, Izin PPIU Bakal Dicabut

Ilustrasi (Foto:doc)

SEMARANG, KRJOGJA.com - Kepala Kanwil Kemenag Jateng Drs H Farhani SH MM melarang ibadah umrah disejajarkan sebagai wisata biasa sehingga boleh dikomersialkan. Ditegaskan, umrah adalah ibadah ke Tanah Suci, sehingga tak boleh dikomersialkan. Siapapun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang mengkomersialkan terancam sanksi pencabutan izin. Penegasan tersebut disampaikan kepada KRjogja.com, Senin (14/5/2018).  

Farhani mencontohkan maksud dikomersialkan, biaya dari nasabah kemudian diputar untuk dicari profitnya sebagaimana skema "ponzi", MLM (multi level marketing) dan sejenisnya.

Menurut dia, Menteri Agama sudah mengeluarkan peraturan, yakni PMA Nomor 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur secara jelas terkait ibadah umrah. Dalam PMA itu diatur bagaimana biro penyelenggaranya, hotelnya harus jelas, penerbangannya memakai pesawat apa, kapan, dan maksimal enam bulan sejak mendaftar harus sudah berangkat.

“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), harus masuk ke dalam Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang dikembangkan Kemenag. Dari Sipatuh itu akan terlihat alurnya, begitu mendaftar langsung  mendapat nomer registrasi. Misalnya, daftar Januari 2018, ternyata sampai Juni nanti kok tidak berangkat, ya, berisiko dicabut izinnya," katanya.

Bahkan, kata dia, PMA tersebut juga mengatur harga referensi untuk biaya umrah minimal Rp 20 juta yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Bila ada PPIU yang mematok di bawah Rp 20 juta, harus menjelaskan kepada Kemenag. Standar hotelnya bagaimana, penerbangan pakai pesawat apa, semua harus dijelaskan.

Farhani mengatakan PMA itu merupakan regulasi yang diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan ibadah umrah, sekaligus sebagai proteksi umat Islam yang ingin melaksanakannya.

"Biro umrah wajib mengakses Sipatuh. Bila ada yang tidak masuk sistem, otomatis akan terkena teguran. Apalagi bila ditemukan ada biro memberangkatkan umrah secara tak resmi, sanksinya dipidana," katanya.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag Jateng, Farhani menyebutkan saat ini terdapat 29 biro umrah sebagai PPIU berizin yang berpusat di Jateng, sementara yang cabang dari Jakarta ada 55 biro.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta H Endro Dwi Cahyono mengapresiasi lahirnya PMA 8/2018.

Dengan keluarnya PMA ini, maka penyelenggaraan umroh diatur secara lebih rigid. Siapa yang boleh menyelenggarakan, PPIU harus sudah berizin, biro travel yang belum punya izin tak boleh memberangkatkan jamaah calon umrah, dan lainnya.

Apalagi, kata Endro, PMA itu juga melarang PPIU untuk meminjamkan benderanya kepada pihak lain untuk memberangkat jamaah calon umrah karena jika melanggar akan dicabut izinnya. (Isi)

Tulis Komentar Anda