KOLOM Editor : Ivan Aditya Jumat, 11 Mei 2018 / 21:41 WIB

Polisi ‘Kecolongan’

KERUSUHAN di dalam Mako Brimob Kelapa Dua menyita perhatian publik, yang mengikuti beritanya lewat media massa, elektronik maupun cetak. Pascakejadian, banyak opini bermunculan terutama di media sosial, menanggapi insiden tersebut. Sehingga perlu ada penjelasan yang lengkap, akurat, komprehensif dan mendalam dari Polri tentang kerusuhan yang terjadi di markas komandonya itu.

Dari informasi yang disajikan media, terlihat ada unsur kecolongan dari pihak Polri menangani situasi ini. Pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa para pelaku kerusuhan bisa sampai berbuat sedemikian rupa yaitu hal-hal yang tidak terbayangkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam Mako Brimob yang merupakan markas milik Polisi. Selain itu, Polri juga seharusnya paham, bahwa para narapidana di Mako Brimob merupakan tahanan kasus terorisme (teroris) yang punya kecakapan, yang seharusnya diawasi ketat dan penuh kehati-hatian.

Artikel Terkait : Mahasiswa Polbangtan Dampingi Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur

Kerusuhan tersebut juga memunculkan kejanggalan/keanehan. Pertama, kenapa para tahanan teroris itu bisa sampai menguasai senjata organik milik polisi. Kedua, dari waktu penanganannya, dinilai terlalu lama, mengingat kerusuhan berada di markas polisi sendiri. Seharusnya polisi punya mekanisme yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi segala seuatu, bahkan yang luar biasa sekalipun yang mungkin terjadi. Terlebih Mako Brimob adalah tempat yang steril dari pihak eksternal yang sepenuhnya di bawah penguasaan kepolisian.

Belum lagi gugurnya 5 anggota kepolisian dalam insiden ini, bisa menjatuhkan kredibilitas dan keandalan Polri dimata publik yang menilai Polri tidak bisa mengamankan institusinya sendiri. Padahal mereka punya amanah dan tanggungjawab mengamankan negara. Keanehan lainnya adalah inkonsistensi pemberian informasi ke publik terkait kondisi di dalam Mako Brimob saat kerusuhan. Ada yang mengatakan proses negosiasi, kemudian ada yang menyampaikan tidak ada negosiasi dan ultimatum. Itu menunjukkan, tidak adanya koordinasi dan kekompakan di tubuh kesatuan dalam menangani persoalan ini. Padahal informasi sangat penting untuk memberikan ketentraman dan kejelasan bagi masyarakat.

Keanehan lainnya pemilihan pendekatan ‘soft approach’ dari kepolisian dalam penanganan kerusuhan ini, padahal sudah jatuh korban dipihak kepolisian. Seharusnya dalam kondisi yang sudah mengancam, dimana pelaku sudah menyandera, menguasai senjata dan melukai korban, tindakan yang tepat diambil adalah represif. Pilihan negosiasi bisa dipilih manakala tidak ada jatuh korban. Pilihan soft approach sangat tidak logis dan tidak relevan dalam kasus ini, apalagi ini dilakukan di markas kepolisian.

Supaya publik tidak menafsirkan sendiri kejadian ini yang bisa memperkeruh suasana, Polri harus segera memberikan informasi yang komprehensif dan jujur. Selain itu harus ada evaluasi menyeluruh dan kritis terhadap SOP penanganan tersangka (tahanan) dan terpidana kasus terorisme.

Sebagai bangsa yang beradap, masyarakat Indonesia punya landasan moral, etika dan memegang teguh nilai-nilai agama. Tanpa menunggu ajakan Presiden pun, masyarakat Indonesia tidak akan memberi tempat bagi terorisme dan tidak ada toleransi bagi pelaku teror apalagi kompromi. Sikap ini sudah universal.

(Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 11 Mei 2018)