KOLOM Editor : Ivan Aditya Selasa, 08 Mei 2018 / 23:46 WIB

Deswita, Lokomotif Ekonomi Desa

ARGUMEN yang menegaskan hadirnya pariwisata membawa perubahan di masyarakat tampaknya terbukti. Perubahan ini pun dirasakan terjadi pada wilayah desa dan kampung yang telah ‘disulap’ menjadi destinasi. Di Yogyakarta telah lahir desa dan kampung wisata (deswita) sebagai alternatif tontonan. Para wisatawan blusukan ke desa/kampung. Masyarakat pun merespons dengan berbagai upaya atas hadirnya wisatawan tersebut. Menilik perkembangannya, Dinas Pariwisata DIY mencatat, dari sisi supply , tahun 2011 baru ada 90 buah, tahun 2012 ada kenaikan menjadi 97 buah, tahun 2013 menjadi 105 buah, dan diakhir tahun 2014 sampai kini sudah menjadi 115 desa dan kampung wisata. Dari sisi demand, minat wisatawan ke deswita terus tumbuh. Tahun 2011 diangka 741.802 orang, tahun 2012 menjadi 920.658 orang, tahun 2013 naik menjadi 1.283.375 orang, dan di tahun 2014 mencapai 1.793.057 wisatawan yang telah berkunjung ke desa dan kampung wisata. Tentunya, dibalik tingginya angka diharapkan memberikan rezeki kepada masyarakat desa secara langsung.

Lokomotif Ekonomi Desa

Dapat ditegaskan pariwisata menjadi industri ‘baru’ yang tumbuh di desa. Ekonomi desa dapat tumbuh bila pengelola mampu mengelolanya dengan serius. Masyarakat menjadi pelaku langsung. Terbukti, ekonomi rakyat yang dibangun melalui pariwisata tidak dapat dipandang remeh. Ambil contoh, desa wisata Nglanggeran, Gunungkidul tahun 2017 meraih penghargaan Asean Community Based Tourism, sebuah ajang prestisus dalam praktik wisata berbasis masyarakat.

Desa wisata ini bermula di tahun 2010, awalnya hanya memiliki tiga home stay kemudian di akhir tahun 2017 tumbuh menjadi 87 buah home stay dengan jumlah wisatawan terus mengalami kenaikan. Pengelola Nglanggeran mencatat kunjungan domestik masih dominan. Tahun 2015 kunjungannya terdiri atas 27657 wisnus dan 200 wisman, tahun 2016 dikunjungi 171306 wisnus dan 234 wisman, dan tahun 2017 kunjungannya meningkat 149241 untuk wisnus dan 1794 wisman. Bila dicermati dari omzet desa wisata ini tahun 2014 mencapai Rp 1.422.915.000,-, di tahun 2015 naik menjadi Rp 1.541.990.000,- setahun berikutnya omzetnya Rp 1.801.710.000, dan di tahun 2017 menjadi Rp 1.963.455.000,-. Sungguh capaian luar biasa yang mungkin tidak diduga oleh masyarakatnya.

Tingkat kunjungan wisatawan dan besaran pendapatan dari pariwisata merupakan salah satu dampak dari kerja keras yang diraih oleh desa wisata. Apa maknanya semua itu? Jelas sekali bila hadirnya pariwisata melalui deswita nyatanyata memberikan kesempatan warga lokal untuk terlibat aktif membangun mimpi melalui pariwisata. Hingga saat ini, diakui atau tidak, pengembangan desa wisata di Yogyakarta setidaknya mampu menekan urbanisasi. Kini sebagian warga desa tidak lagi perlu ke kota mencari pekerjaan. Mereka berhasil menciptakan pekerjaan dan membangun desanya. Adanya wisata mampu mengangkat produk unggulan yang berdampak adanya sociopreneurship.

Menuju Deswita Istimewa

Keberlanjutan bisnis deswita menjadi taruhannya bila tidak diikuti kerja cerdas pengelola yang memerlukan dukungan stakeholder. Mencuplik tajuk rencana KR (19/4) upaya mendongkrak kunjungan wisatawan dapat dijalankan dengan memberikan kualitas layanan prima, menyediakan akomodasi, makanan dan minuman bagi wisatawan serta perlu dilengkapi jasa pemandu wisata yang profesional. Bagaimana mewujudkan deswita ‘istimewa’? Jawaban ini ditentukan setidaknya dari dua faktor. Faktor internal, dari sisi pengelola perlu terus melakukan peningkatan kompetensi. Deswita jangan jago kandang bangga dengan banyaknya tamu lokal tetapi perlu disiapkan menerima wisatawan asing yang tentunya memiliki preferensi berbeda dengan wisatawan domestik.

Oleh karenanya, bekal bahasa asing, skill kompeten dalam memberikan story telling, sekaligus menjamin safety dan kenyamanan tamu selama berwisata dengan asuransi menjadi suatu keharusan. Rasional dalam memberikan harga, standard pelayanan wajib menjadi perhatian serius agar tidak mengalami complain dari tamu. Tidak kalah penting, nilai lokalitas, brand yang menjadi highlight bagi masing-masing deswita perlu ditemukan. Faktor eksternal, keberlanjutan deswita tidak terlepas dari komitmen pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada payung hukum mengatur pengelolaan desa wisata. Situasi ini berbeda dengan desa budaya yang sudah mengantongi SK Gubernur DIY.

Padahal dengan predikat ‘keistimewaan’, desa budaya dan desa/kampung wisata dapat bersinergi menjadi mesin ekonomi kreatif ‘baru’ DIY. Untuk itu, secepatnya perlu diterbitkan juklak dan juknis tentang desa dan kampung wisata oleh pihak terkait. Dukungan swasta bagi deswita pun dipandang masih perlu ditingkatkan. Program One Village One Hotel yang telah dijalankan masih patut dievaluasi dan dikembangkan dalam skema yang lebih implementatif. Sumbangsih pihak akademisi dan media tidak dapat diabaikan guna mendorong keberlanjutan desa dan kampung wisata di Yogyakarta.

(Destha T Raharjana. Peneliti di Puspar UGM, mahasiswa program doktor kajian Pariwisata UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 8 Mei 2018)