Pendidikan Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 14 Maret 2018 / 23:45 WIB

Baru 22 Propinsi Siap Selenggarakan UNBK


JAKARTA, KRJOGJA.com -  Kepala Balitbang  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Totok Suprayitno, Rabu (14/03/2018) menyatakan baru 22 propinsi yang sia menyelenggarakan  Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Totok menjelaskan pada Ujian Nasional (UN) 2018 akan diikuti 8,1 juta peserta didik. Mereka berasal dari 95.780 satuan pendidikan dari berbagai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan pendidikan kesetaraan.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 persen peserta didik siap mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) dan sisanya UN berbasis kertas pensil (UNKP)," ujar Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno.

Totok menjelaskan jumlah peserta didik yang akan mengikuti UNBK pada 2018 sebanyak 6.293.552 peserta atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,7 juta peserta didik. Pada UN 2017, persentase peserta didik yang mengikuti UNBK sebanyak 65,4 persen dan UNKP sebanyak 34,6 persen.

Dia menambahkan provinsi siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Provinsi-provinsi tersebut, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Adapun jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), kata Totok provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK di antaranya Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di antaranya provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

"Kami memuji peran serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ujian nasional tahun ini," tambah dia. (Ati)