Peristiwa Editor : Ivan Aditya Rabu, 14 Maret 2018 / 21:45 WIB

Jokowi Tegaskan Tak Akan Terbitkan Perppu MD3

JAKARTA, KRJOGJA.com - Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Sama saja (kalau menerbitkan Perppu). Perppu kalau sudah jadi kan harus disetujui DPR," ucap Jokowi.

Perppu pada dasarnya bisa langsung berlaku tanpa persetujuan DPR. Tetapi secara prosedur, Perppu akan dibawa ke DPR dan diumumkan dalam sidang Paripurna.

Badan Musyawarah (Bamus) kemudian menentukan Perppu dibahas dalam panja komisi atau Pansus gabungan komisi dan akan dibawa lagi dalam sidang parpurna untuk diputuskan ditolak atau diterima setelah dibahas di komisi. Jika diterima DPR, maka Perppu otomatis menjadi undang-undang. Jika ditolak, maka Perppu tidak berlaku dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut ke DPR.

Hal itu disampaikan setelah Jokowi memutuskan tidak akan menandatangani hasil revisi UU MD3 di hari terakhir seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan.

Presiden seharunya menandatangani Undang-Undang dalam 30 hari setelah disahkan DPR. Tetapi, UU itu tetap berlaku apabila presiden tidak menandatangani dalam kurun waktu yang ditentukan.

Jokowi mempersilakan masyarakat yang selama ini resah dan menolak UU MD3 agar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. (*)