Pejabat Publik Dituntut Pahami Tata Kelola Informasi

Bimtek tata kelola informasi pejabat daerah. (foto:Abdul Alim)

KARANGANYAR (KRjogja.com) - Penyediaan informasi secara cepat dan terarah membutuhkan personel berikut infrastruktur memadai. Tak kalah penting menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik kepada masyarakat serta awak media massa yang tertuang di UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu terungkap di Bimtek Pembenahan dan Peningkatan Tata Kelola Informasi Publik PPID yang diselenggarakan  Hotel Taman Sari Karanganyar, Selasa-Rabu (13-14/3). "Pemerintah selaku pelayan masyarakat wajib menerapkan UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai aturan pelaksananya hingga dijabarkan dalam peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi,” kata Kepala Dinas Kominfo Karanganyar, Larmanto dalam sambutannya, Rabu (14/3).

Ia menyebut masyarakat semakin pintar mengakses informasi namun sebagian tidak pintar mencernanya. Celakanya, tak semua informasi itu positif. "Inilah peran PPID mempublikasikan, mengklarifikasi serta mengarahkan informasi yang membangun. Antisipasi sisi negatifnya pada hoax dan ujaran kebencian,” katanya.
 
Disampaikan pula PPID dituntut lebih arif, bijaksana dan berpikiran komprehensif dalam penyampaian informasi. Adapun peserta bintek ini sekitar 92 PPID Pembantu dan Admin PDF dari  masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 17 Kecamatan. Kegiatan berlangsung dua hari, Selasa-Rabu (13-14/3).

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber, FX Handoko, menjelaskan tugas PPID dalam pasal 12 antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi, menggordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.

Sedangkan kewenangan PPID dalam pasal 13 antara lain menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya dan mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu.

"Koordinasi pengumpulan bahan informasi semua dilakukan PPID. Maka peran serta PPID itu sangat strategis. Semua informasi bisa masuk. Akan tetapi juga harus diolah sedemikian rupa agar tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi penerima informasi tersebut," tandas Handoko. (Lim)

Tulis Komentar Anda