Jateng Editor : Agus Sigit Rabu, 14 Maret 2018 / 12:46 WIB

Musrenbang Temanggung Libatkan Disabilitas dan Forum Anak

TEMANGGUNG (KRjogja.com) - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Temanggung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung tahun 2019 di Grha Bhumi Phala, Rabu (14/3).

Sekretaris Bappeda Ripto Susilo mengatakan Musrenbang merupakan forum musyawarah para pihak atau stakeholder yang ditujukan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft akhir RKPD Kabupaten Temanggung 2019 yang semuanya akan menjadi bahan utama Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

"Pada Musrenbang ini diikuti sekitar 250 peserta diantaranya dari berbagai institusi, perguruan tinggi, LSM, ormas, organisasi profesi dan pemerintah daerah yang berbatasa langsung dengan Temanggung," katanya sembari menyampaikan pada Musrenbang itu juga digelar Kranova.

Dia mengatakan dari usulan masyarakat musrenbang membahas 183 program dan 1060 kegiatan dengan usulan pembiayaan keseluruhan Rp 1,891 triliun. Taksiran awal ada difisit Rp Rp 67,5 miliar bila dibandingkan dengan kekuatan dana pemerintah yang berjumlah Rp 1,823 triliun.

"Defisit akan ditutup dengan optmimalsisasi pendapat daerah, rasionalisasi belanja dan pinjaman daerah. Pada Musrenbang ini, kegiatan yang tidak perlu akan dicoret," katanya. 

Pejabat Pembuat Komitmen Musrenbang RKPD 2019, Dwi Sukarmei mengatakan terdapat perbedaan dalam musrenbang ini dibanding tahun lalu yakni musrenbang memperhatikan inovasi perkecamatan yang dibagi inovasi umum atau usulan dari masyarakat, dan tematik yang merupakan inovasi tiap-tiap kecamatan. 

"Musrenbang juga mengevaluasi pelaksanaan musrenbang tiap kelurahan tahun lalu. Mereka yang pelaksanaanya bagus mendapat penghargaan," katanya.

Ditambahkan, pada musrenbang tahun ini juga melibatkan disabilitas dan forum anak. Ide dan usulan mereka untuk pembangunan ditampung, dikaji dan akan masukkan dalam dokumen musrenbang. "Kami sediakan  penerjemah disabilitas untuk membantu berkomunikasi pada forum musyawarah," katanya. (Osy)