Pilgub Jateng 2018, MUI Siapkan 416 Relawan OTT

Ilustrasi (Foto:doc)

SRAGEN, KRJOGJA.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sragen menyiapkan sedikitnya 416 relawan untuk mendukung operasi tangkap tangan (OTT) berbagai praktik politik uang (money politics) dan pungutan liar (pungli). Apalagi setahun terakhir di Sragen telah dibentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Sekretaris MUI Sragen, Muh Fadlan Selasa (13/3/2018) mengatakan, dalam waktu dekat Sragen akan menghadapi serentetan agenda politik mulai dari Pilgub Jateng, Pileg hingga Pilpres. Berbagai momentum politik itu sangat rawan terjadi politik uang. "Aparat tak perlu ragu melakukan OTT di Sragen dalam berbagai agenda politik itu. OTT adalah jihad fisabilillah, karena bagian dari nahi mungkar," ujarnya.

Menurut Fadlan, untuk melakukan OTT dibutuhkan proses pengumpulan informasi awal hingga barang bukti secara tertutup. Proses itu menurut dia butuh kerja keras karena tidak mudah. Selain itu aparat penegak hukumnya memikul beban (risiko) tidak ringan. "Untuk itu kami akan bentuk kelompok sukarelawan yang akan membantu aparat mulai dari polisi dan Kejaksaan Negeri, dalam pengumpulan informasi terjadinya praktik politik uang atau pungli. Target kami setidaknya ada dua sukarelawan di tiap-tiap desa," jelasnya.

Fadlan optimistis bisa mengumpulkan sekitar 416 sukarelawan yang akan disebar di 208 desa/kelurahan. Mereka diklaim Fadlan bukan orang sembarangan, melainkan pribadi yang kredibel, kapabel, dan punya komitmen tinggi bagi nuda dan bangsa. "Objek sasaran pengawasan tim ini nanti tidak hanya di agenda politik Pilgub, Pileg dan Pilpres. Tapi juga agenda politik lokal seperti pilkades, seleksi perangkat desa, lelang jabatan di jajaran Pemda. Jangan sampai politik uang menjadi budaya," tandasnya.

Fadlan mencontohkan dugaan titip menitip calon saat perekrutan pegawai RSUD Sragen beberapa waktu lalu. Saat itu Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengancam akan mencopot Direktur RSUD Sragen bila bermain di seleksi tersebut. "Praktik politik uang ini sejak beberapa tahun terakhir cukup kental di Sragen. Kondisi ini sangat tidak baik. Jangan biasakan masyarakat menerima uang seperti itu. Pejabat yang menebar uang akan tersandera kepentingan saat memegang jabatan," tambahnya.(Sam)

 

Tulis Komentar Anda