Tarif Listrik

AWALNYA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2018. Namun, belakangan Jonan mewacanakan bahwa tarif listrik tidak dinaikkan hingga akhir 2019. Beberapa kalangan menilai bahwa keputusan tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 terkait dengan tahun politik untuk menaikkan elektabilitas Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Lepas dari tahun politik, tidak dinaikkannya tarif listrik tersebut sesungguhnya lebih untuk meringankan beban rakyat yang daya belinya lagi rendah dan menjaga inflasi tetap rendah di bawah 5% per tahun. Pasalnya, penaikkan tarif listrik secara signifikan akan menaikkan inflasi, yang berpotensi memicu kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Ujung-ujungnya, rakyat miskin yang akan menanggung beban berat atas kenaikkan harga-harga kebutuhan sehari-hari.

Namun, di tengah melambungnya harga batubara dunia, yang mencapai hampir $ 100 per metric ton, memang sangat berat bagi PLN untuk tidak menaikkan tarif listrik. PLN selama ini menggunakan batubara sekitar 60% sebagai energi primer untuk pembangkit listrik. Setiap kenaikan harga batubara akan meningkatkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi PLN. Menurut PLN, selama 2017 PLN sudah menanggung kerugian hampir mencapai Rp 15 triliun sebagai dampak kenaikkan harga batubara dunia.

Selama ini, pemerintah selalu membantu PLN setiap terjadi kenaikan HPP Listrik dengan menaikkan tarif listrik secara regular dan memberikan subsidi yang dibebankan pada APBN. Namun, kedua opsi itu sudah tertutup lantaran pemerintah sudah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019. Sedangkan, penaikkan subsidi listrik juga hampir tertutup, lantaran sejak awal kebijakan subsidi Presiden Joko Widodo adalah mengalihkan penggunaan subsidi dari konsumtif beralih ke produktif.

Dengan tertutupnya kedua opsi itu, satu-satunya opsi yang masih bisa diupayakan oleh pemerintah untuk membantu PLN adalah penetapan harga batubara yang dijual kepada PLN dalam skema Domestic Market Obligation (DMO). Dalam skema DMO, harga batubara yang dijual kepada PLN, sekitar 25% dari total produksi, ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor, sekitar 75% dari total produksi , harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Tujuan penetapan DMO harga batubara adalah memenuhi kepentingan, baik kepentingan PLN, maupun kepentingan pengusaha batubara, tanpa menurunkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran royalty. Untuk itu, prinsip dalam penetapan DMO harga batubara adalah berbagi keuntungan dan kerugian (share gain, share pain), dengan ëskema batas atas dan batas bawahí, ceiling and floor price. Misalnya, ditetapkan harga batas bawah sebesar $ 55 dan batas atas sebesar $ 70 per metric ton.

Saat harga batubara melambung tinggi seperti saat ini mencapai $ 93,7 per metric ton, maka pengusaha menjual batubara ke PLN dengan harga batas atas (ceiling price) sebesar $ 70 per metric ton. Sebaliknya, pada saat harga batubara terpuruk rendah seperti tahun 2016 hingga mencapai $ 30,20 per metric ton, maka PLN harus membeli batubara dengan harga batas bawah (floor price) sebesar $ 55 per metric ton. Untuk meminimalisir ketidak-pastian bisnis akibat fluktuasi harga,kontrak penjualan batubara kepada PLN harus ditetapkan dalam jangka panjang, minimal 2 tahun, dengan pembayaran tepat waktu.

Penetapan DMO harga batubara dengan skema ceiling and floor price tidak hanya meringankan beban PLN pada saat harga batubara membubung tinggi. Tetapi juga meringankan beban pengusaha saat harga terpuruk. Inilah penerapan prinsip ëgotong-royongí.

Dengan penetapan DMO harga batubara yang sesuai prinsip ëgotong-royongí, tarif listrik tidak dinaikkan. Sehingga tetap terjangkau rakyat sebagai konsumen dan inflasi tetap terjaga rendah di bawah 5% per tahun. Sedangkan, pengusaha batubara tidak mengalami kerugian, bahkan ada jaminan tetap memperoleh keuntungan proporsional. Pemerintah pun juga masih memperoleh PNBP dari royalty yang dibayarkan pengusaha batubara. Baik yang dijual kepada PLN, maupun yang diekspor.

(Dr Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika Terapan dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 13 Maret 2018)

Tulis Komentar Anda