DIY Editor : Danar Widiyanto Selasa, 13 Maret 2018 / 15:30 WIB

314 Kabupaten/Kota di Indonesia Minta Pemekaran, Begini Kata Mendagri

SLEMAN, KRJOGJA.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap tak kurang 314 kabupaten/kota di Indonesia mengajukan usulan pemekaran daerah ke pemerintah pusat. Namun, pembiayaan besar dari sebuah kabupaten/kota akhirnya membuat pemerintah menunda merealisasikan usulan tersebut paling tidak hingga 2019.

Kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di The Alana Selasa (13/3/2018), Tjahjo mengatakan usulan pemekaran merupakan bagian dari hak daerah untuk memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, saat ini program pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo juga mengarahkan kebijakan untuk memajukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

“Pemekaran ini biayanya tak cukup Rp 100 miliar setahun. Kebijakan saya, maka kami tunda dulu sembari menunggu progres terlihat dari program pemerataan pembangunan Pak Jokowi,” ungkapnya.

Tjahjo juga mengatakan pemekaran wilayah perlu dipertimbangkan secara matang karena bisa berpengaruh secara ekonomi. “Mengapa orang lebih senang menjadi kepala tikus ketimbang buntut gajah, bupati yang punya 10 ribu rakyat masak masih mau dibagi dua lagi. Nanti seperti di NTT ada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) yang hanya dengan sopir tapi tak punya staff atau di Gorotalo yang Komandan Kodimnya merangkap tujuh kabupaten, kan pemerintah yang harus membangun itu semua,” ungkapnya lagi.

Selain 314 kota/kabupaten, Tjahjo juga menyebut banyak provinsi yang juga meminta pemekaran seperti di NTB dengan Provinsi Sumbawa lalu Provinsi Kepulauan Buton, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli Selatan, Provinsi Barito Selatan-Utara, hingga wilayah Lampung dan Papua. “Sekali lagi ditegaskan kami tidak menghambat karena pemekaran adalah hak daerah, tapi kita berikan kesempatan dahulu pada program infrastruktur Presiden, kan sudah jalan semua itu,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memberikan pandangan bahwa pemekaran wilayah jika tak dipikirkan secara menyeluruh bisa berdampak pada sisi perekonomian nasional. “Di bidang investasi dan perekonomian yang paling penting adalah skala ekonomi. Kita dukung daerah yang punya skala/size, malah kalau terfragmentasi (terpecah) akan memicu inefisiensi akan padahal saat ini kita di satu titik yang bagus,” ungkapnya. (Fxh)