Pencairan Bansos Tepat Waktu dan Sasaran

Idrus Marham (istimewa)

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, Senin (12/03/ 2018) menjelaskan pencairan Bansos (bantuan sosial) tepat waktu dan tepat sasaran. Tidak ada keterlambatan dalam pencairan bansos Program Keluarga Harapan tahun 2018. Hal ini terbukti banyaknya keluarga penerima manfaat yang telah mengambil dana mereka. 

"Saya sudah cek di lapangan dalam kunjungan ke berbagai daerah, masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) telah mendapatkan bansos PKH tahap pertama sebesar Rp500 ribu. Jadi bank sudah mentransfer dananya sesuai permintaan Kemensos dan dananya sudah ditransfer ke rekening masing-masing KPM," ujarnya.

Mensos menjelaskan pada bulan Februari 2018, telah dicanangkan sebagai bulan Februari tuntas bansos, artinya bahwa bansos PKH harus tuntas disalurkan agar rakyat dapat menikmati apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden H. Joko Widodo.

Perluasan PKH menjadi 15 juta KPM, kata Mensos diperlukan persiapan paling tidak selama lima bulan. Karena itu, pada Agustus 2018, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan persiapan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) menuju 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 2019.

Dikatakan Mensos, perluasan PKH menjadi 15 juta KPM, diperlukan persiapan paling tidak selama lima bulan, sehingga rencanannya akan dimulai pada Agustus 2018. "Selama lima bulan kita akan melakukan berbagai persiapan, mulai dari penetapan lokasi, validasi calon KPM, rekruitmen dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia (SDM), pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), personifikasi, pembukaan rekening dan Penyediaan sarana dan prasarana komputer dan alat pengolah data,” jelas Idrus.

Mensos menambahkan perluasan menjadi 15 juta KPM dibutuhkan SDM sebanyak 65.000 orang. Sedangkan SDM yang sudah ada saat ini sebanyak 41.182 orang, maka diperlukan penambahan SDM sebanyak 23.818.

Bansos PKH diberikan sebesar 1.890.000 per tahun per KPM kecuali untuk Papua bantuannya sebesar 2 juta. Bantuan dicairkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Februari sebesar 500 ribu, bulan Mei 500 ribu, bulan Agustus 500 ribu dan bulan November 390 ribu.

Kementerian Sosial dalam mengawal penyaluran bansos PKH. Yakni menggandeng Himbara untuk menyalurkan bansos secara non tunai, menurunkan seluruh pejabat eselon I dan II untuk memantau proses pencairan di seluruh wilayah di Indonesia, melibatkan Komisi VIII DPR RI dalam pengawasan di lapangan. 

Mensos juga ikut serta dalam memantau penyaluran bansos PKH yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes dan kabupaten Kebumen pada awal Maret 2018. “Kemensos juga secara kontinyu melakukan rekonsiliasi dengan HIMBARA untuk memastikan dana bansos yang sudah dikeluarkan Kemensos sesuai dengan yang disalurkan pihak bank,” jelas Mensos. (Ati) 

Tulis Komentar Anda