KOLOM Editor : Ivan Aditya Senin, 12 Maret 2018 / 09:53 WIB

Kebijakan Presiden, Kemiskinan dan Pendidikan

KEMISKINAN merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang berderivasi menjadi masalah-masalah sosial. Kabar baiknya, tampaknya pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan memutus mata rantai kemiskinan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perhatian yang lebih terhadap masyarakat marginal.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah membulatkan tekad untuk dapat memutus matarantai kemiskinan antar-generasi. Pogram pengentasan kemiskinan semacam ini akan melindungi, mendukung, dan memotivasi masyarakat prasejahtera. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengubah sikap mental lemah, dan gigih berjuang untuk memberikan pendidikan sekaligus pengasuhan terbaik bagi anak-anak.

Pendidikan

Sejauh ini, kita masih sangat percaya bahwa memutus mata rantai kemiskinan yang ‘diwariskan’ hanya dapat ditempuh melalui pendidikan. Konsekuensi logisnya, penerima bantuan sosial PKH harus menyekolahkan anak-anak SD- SMA atau sederajat. Melalui tahapan verifikasi yang ketat, dana bantuan sosial akan cair ketika presensi anak sekolah mencapai minimal 85%. Diharapkan, keberadaan PKH dapat memotivasi anak dan orangtua untuk mengakses fasilitas pendidikan. PKH, dengan demikian telah berkomitmen untuk mencegah angka kejenuhan belajar dan drop out.

Kenyataan ini sebenarnya merupakan angin segar. Terlebih, Presiden Jokowi minta rupiah untuk PKH naik duakali lipat. Meski masih sebatas permintaan, akan tetapi sikap Presiden Jokowi tegas mendukung keluarga prasejahtera untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup mereka. Di sisi yang lain, permintaan Presiden Jokowi juga membuka harapan bagi peningkatan cakupan bantuan sosial PKH. Jika memungkinkan, alangkah bijaksana jika PKH memperluas spektrum untuk memberikan bantuan sosial kepada anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat mengakses pendidikan tinggi di universitas.

Hingga saat ini, anak-anak KPM PKH yang sudah lulus SMA atau sederajat, sudah dinyatakan non eligible (tidak lagi menjadi peserta PKH). Padahal, tidak sedikit dari lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke universitas, namun terkendala biaya. Andai pemerintah memiliki porsi dana berlebih, alangkah baiknya bila anak KPM yang sudah lulus SMAdan diterima di Perguruan Tinggi Negeri dapat dibantu oleh negara demi berjuang memutus matarantai kemiskinan.

Lulusan Perguruan Tinggi akan lebih memiliki daya dalam memutus mata rantai kemiskinan. Selain memiliki prospek untuk bekerja dengan upah yang standar, lulusan Perguruan Tinggi akan mampu mengembangkan soft skill sebagai bekal mencapai kemandirian dan kehidupan layak.

Usia Pernikahan

Mengizinkan anak dari keluarga prasejahtera untuk mengakses pendidikan di universitas juga dapat mendukung program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Hingga kini, banyak masyarakat prasejahtera memilih menikahkan anak di usia dini karena benturan ekonomi. Padahal, pernikahan usia dini mengandung banyak risiko. Beberapa risiko pernikahan usia dini antara lain, ketahanan keluarga yang lemah, kegoncangan ekonomi, konflik rumahtangga yang tak terselesaikan. Mengizinkan anak-anak keluarga pra sejahtera untuk dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa kecemasan finansial yang berarti merupakan solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal ini sangat berarti bagi keluarga pra sejahtera untuk mendapatkan tiket menuju kesejahteraan keluarga. Lulusan perguruan tinggi (negeri) diharapkan dapat memiliki pemikiran yang dapat mendorong kemajuan diri, keluarga, dan masyarakat. Jika negara dapat membantu pembiayaan studi di universitas bagi anak-anak KPM PKH, sudah pasti akan lebih banyak anak-anak dari keluarga pra sejahtera yang diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Usulan penambahan nominal PKH dari Presiden Jokowi, semoga merupakan awalan untuk mampu memutus mata rantai kemiskinan secara total. Meski demikian, kebutuhan paling mendesak dan penting yang dimiliki oleh keluarga pra sejahtera ialah mental berjuang.

Menumbuhkan gairah menyekolahkan anak memang tidak mudah. Terlebih, dalam keterbatasan ekonomi keluarga pra sejahtera. Karenanya, kita berharap bantuan sosial PKH dapat diperluas jangkauannya, sehingga dapat memberikan bansos kepada komponen anak KPM yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada muaranya, kita berharap segenap upaya dan perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan semoga dapat memberikan angin segar sekaligus mampu mencegah adanya masalah dan patologi sosial yang semakin marak.

(Nurul Lathiffah SPsi. Pendamping Sosial di Kabupaten Gunungkidul. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 12 Maret 2018)