Zonasi dan Motivasi Belajar Siswa

PEMERINTAH Provinsi DIY sudah melakukan sosialisasi. Tahun ini penerimaan siswa baru tingkat SMA akan mulai menerapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan metode zonasi. Zonasi yang ditetapkan untuk tingkat SMA di Provinsi DIY sebesar 5 km. Sebagai titik pusat zona ditentukan dari sekolah yang dituju.

Tujuan zonasi adalah untuk pemerataan agar calon siswa dapat diterima di sekolah lingkungan tempat tinggalnya. Juga untuk mengurangi tingkat mobilitas penduduk. Sebenarnya kebijakan ini sangat baik, karena orangtua lebih senang jika anak-anaknya tidak perlu jauh-jauh untuk bersekolah.

Perlu Dipertanyakan

Namun apakah berlakunya kebijakan ini sudah tepat waktu untuk saat ini? Ini mungkin yang masih perlu dipertanyakan. Sebenarnya sebelum pemerintah memberlakukan peraturan ini perlu kajian terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa orangtua rela mengantarkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang sangat jauh, padahal di dekat rumahnya ada sekolah yang setingkat.

Kalau dilihat secara empiris, banyak orangtua yang memilihkan sekolah jauh dari rumah adalah karena kualitas sekolah yang berbeda. Kualitas yang diyakini akan mempengaruhi tingkat penerimaan siswa pada tingkat pendidikan tinggi. Data beberapa tahun menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi negeri banyak didominasi lulusan dari sekolah tertentu.

Keyakinan orangtua akan keberlanjutan pendidikan anaknya sangat mempengaruhi pemilihan sekolah SMA. Perbedaan kualitas sekolah SMA ini sangat dipercayai akan mempengaruhi kelanjutan studi anak-anak. Untuk itu para orang tua berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas.

Rencana penetapan luas zonasi ini telah disosialisasikan ke SMP. Pengaruh sosialisasi ini sangat besar baik untuk siswa kelas 9 maupun orangtua siswa. Mungkin bagi mereka yang masuk dalam zona SMA yang diinginkan, penerapan peraturan tersebut tidak menjadi persoalan penting, akan tetapi bagi yang di luar zona tentunya akan sangat berpengaruh. Apalagi dalam kebijakan ini tidak menetapkan nilai bagi calon siswa yang berada di zona satu. Hal tersebut sangat terasa ketidakadilan bagi siswa-siswa kelas 9.

Siswa-siswa yang mempunyai potensi besar dan berkemauan tinggi untuk belajar akan terhalang maju hanya karena orang tuanya bertempat tinggal di luar kota atau di derah pinggiran/- pedesaan. Sementara ada anak di kota, meskipun tidak pernah belajar dan nilai-nilainya sangat jelek mereka tetap ada jaminan untuk diterima di sekolah kualitas tinggi. Hanya karena rumahnya dekat dengan sekolah tersebut.

Kualitas Sekolah

Sosialisasi yang dilakukan sangat mendadak di tengah-tengah persiapan siswa kelas 9 untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional tentunya membawa konsekuensi sangat besar. Bagi siswa kelas 9 yang bertempat tinggal di pinggiran kebijakan ini merupakan tamparan keras. Siswa yang sudah giat belajar sejak awal tahun kelas 9 harus menerima kenyataan bahwa tidak mungkin masuk sekolah yang diinginkan. Penerapan peraturan ini menyebabkan anak-anak tidak mau belajar. Bagi siswa dekat dengan sekolah SMA tidak perlu belajar karena sudah yakin akan diterima karena kedekatan dengan rumah, sedang untuk siswa yang jauh merasa belajar hanyalah sebuah kesia-siaan.

Sebenarnya kebijakan zonasi tidak perlu ada jika kualitas sekolah sudah sama karena orangtua tentunya akan lebih senang menyekolahkan anaknya di dekat tempat tinggalnya. Kebijakan yang sangat baik ini akan lebih baik diterapkan jika pemerintah dapat menjamin kualitas siswa yang dihasilkan akan sama.

Kebijakan zonasi tidak perlu ada jika pemerintah meningkatkan kualitas SMA di daerah pedesaan. Anak-anak berpotensi daerah pinggiran tidak perlu mengejar sekolah sampai ke tengah kota. Seperti dicontohkan pada tingkat SMP. Sudah beberapa tahun SMP N 4 Pakem yang berlokasi di pedesaan menjadi incaran. Bahkan dari kota banyak yang rela untuk bersekolah ke desa hanya karena ingin sekolah di SMP N 4 Pakem karena keyakinan akan kualitas sekolah tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi di tingkat SMA, untuk itu tuntutan bagi pemerintah yang utama adalah meningkatkan kualitas SMA di pinggiran atau di pedesaan bukan zonasi.

(Dr Sri Rahayu Budiani. Dosen Fakultas Geografi UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 10 Maret 2018)

Tulis Komentar Anda